Sepanjang 2017, KDEI Selesaikan 1.529 Kasus Pekerja Migran di Taiwan
Di berbagai tempat memang selalu terjadi kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tidak terkecuali di Taiwan, sepanjang tahun 2017 kemarin saja tercatat lebih dari 1.600 kasus yang ditangani oleh Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan. Meskipun demikian, total 1.529 kasus tersebut atau 94 persennya telah berhasil diselesaikan, sedangkan 6 persen sisanya masih dalam penyelesaian.
Pencapaian KDEI ini diungkapkan diungkapkan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Soes Hindharno saat melakukan kunjungan ke shelter house Kaohsiung, atau tempat penampungan sementara bagi pekerja migran bermasalah di Taiwan.
Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu (21/2/2018), Soes mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus PMI yang bermasalah di berbagai negara penempatan.
“Pemerintah Indonesia dan Taiwan terus bekerja sama untuk meningkatkan aspek perlindungan bagi PMI dan peningkatan kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di Taiwan. Kita ingin kasus-kasus PMI segera diselesaikan dan PMI bisa pulang ke tanah air, “ kata Soes.
Fungsi perlindungan dan pelayanan bagi PMI, lanjutnya, harus terus ditingkatkan agar berbagai pemasalahan yang dihadapi PMI. Permasalahan tersebut seperti gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, kontrak kerja tidak sesuai, pemulangan PMI, penganiayaan dan banyak hal lainnya dapat teratasi dengan segera.
Tidak hanya itu, Soes juga mengungkapkan bahwa Kemnaker akan memperkuat keberadaan atase ketenagakerjaan yang mempunyai tugas pelayanan tenaga kerja. Tugas dan pelayanan tersebut di antaranya perlindungan PMI, pendataan PMI di negara penempatan, pemantauan keberadaan PMI, penilaian terhadap mitra usaha atau agen dalam pengurusan dokumen PMI, upaya advokasi PMI, legalisasi perjanjian atau kontrak kerja serta pembinaan PMI yang telah ditempatkan.
Dalam kunjungan kerja ke Taiwan, jajaran Kemnaker juga melakukan dialog dengan PMI bermasalah dan peninjauan pembangunan shelter baru KDEI, Taipei yang diperuntukkan bagi PMI di wilayah Kaohsiung dan wilayah selatan Taiwan lainnya.
“Shelter baru ini akan dipergunakan untuk rumah perlindungan bagi PMI. Shelter juga digunakan untuk belajar dan mengajar bagi PMI. Shelter Kaohsiung juga bisa digunakan untuk belajar mengajar tatap muka kejar paket A, Paket B dan Paket C serta Universitas Terbuka bagi PMI," jelas Soes.
Selanjutnya, rombongan Kemnaker juga melanjutkan pertemuan dengan 115 lebih agensi di Taiwan yang difasilitasi oleh Kepala KDEI Taiwan Robert James Bintaryo. Dalam pertemuan tersebut, Kemnaker melakukan melakukan sosialisasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI agar dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.
Acara silaturahmi dan dialog dengan PMI beserta agensi di Taipei ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah kepada PMI, khususnya yang bekerja di Taiwan agar tetap menaati segala ketentuan pemerintah Taiwan.
“Meski berjalan singkat, kami tetap memberikan pembekalan kepada PMI agar bekerja lebih baik dan selalu mematuhi peraturan ketenagakerjaan di Taiwan,“ tutup Soes.
