KOMPAS.com - Pemecahan titik keramaian Kota Semarang terus menjadi fokus Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, sejak dilantik pada 17 Februari 2016.
Dalam upayanya tersebut, Hendrar menjalankan pola pemerataan pembangunan yang memprioritaskan pembangunan di pinggiran Kota Semarang.
Saat dilantik, Hendrar memiliki sembilan program besar. Selain Unit Reaksi Cepat Kesehatan dan Peningkatan Peran Wanita, program lainnya berfokus pada pembenahan dan pengembangan kawasan sub-pusat kota, seperti pembangunan taman kota lengkap dengan wifi, underpass Jatingaleh, normalisasi Banjir Kanal Timur, Kampung Wisata Bahari Tambaklorok, Simpang Lima Kedua, Semarang Expo Center, dan light rail transit (LRT).
(Baca: Pembangunan Fondasi Kota Rampung, Semarang Bakal Maju Pesat)
"Alhamdulillah, hari ini hampir semuanya sudah berjalan, bahkan sebagai sudah rampung. PR besarnya untuk segera dimulai pengerjaannya tinggal tiga, yatu Simpang Lima Kedua, Semarang Expo Center, dan LRT yang hari ini kami diskusikan dengan sedhulur-sedhulur OPD (organisasi pemerintah daerah)," katanya usai memimpin rapat Forum Gabungan OPD Pemerintah Kota Semarang, di Balaikota Semarang, Senin (5/3/2018).
Ia optimistis pembangunan LRT, Simpang Lima kedua, dan Semarang Expo Center akan dimulai sebelum masa jabatannya berakhir pada 2021.
"LRT sudah masuk kajian, Simpang Lima Kedua tahun ini sudah penyusunan Detail Enginering Design (DED), pembangunan Semarang Expo Center dalam hitungan kami tadi sudah bisa dimulai tahun depan," paparnya.
(Baca juga: Amerika Serikat Lirik "Smart City" Kota Semarang)
Pemerintah Kota Semarang juga membuat kajian untuk pemekaran kecamatan guna pemerataan pembangunan. Saat ini, jumlah kecamatan di Kota Semarang dinilai terlalu sedikit.
"Sehingga masing-masing camat bertugas mengotrol wilayah yang terlalu luas," ungkapnya.
Sementara itu, kota-kota lain utamanya ibu kota provinsi rata-rata memiliki 30 kecamatan. Nantinya, Kota Semarang akan dipecah menjadi 30 hingga 32 kecamatan.
Dengan pemekaran kecamatan tersebut, ia berharap pembangunan lebih mendetail sesuai dengan kebutuhan warga. Selain itu, kontrol wilayah dapat dilakukan lebih cermat.