Tantangan Revolusi Industri 4.0 Dijawab dengan Tiga Pilar Percepatan Peningkatan Kompetensi

Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0.  Era tersebut ditandai dengan adanya beberapa jenis pekerjaan baru yang menggantikan beberapa jenis pekerjaan lama. Pemerintah pun terus mengoptimalkan tiga pilar percepatan peningkatan kompetensi SDM untuk menjawab tantangan era tersebut.

Acuan dari tiga pilar tersebut meliputi penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia baik dari segi kualitas maupun kualitas, program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding Balai Latihan Kerja (3RBLK), serta program pemagangan berbasis jabatan tertentu di dunia industri.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam arahannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sahat Sinurat mengatakan bahwa ketiga komponen tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan SDM kompeten ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan ekonomi.

Arahan Kemenaker tersebut disampaikan oleh Sahat saat memberikan sambutan sekaligus membuka Press Tour Kemenaker bertajuk “Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Pengembangan Potensi Daerah” yang bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018.

Sahat menambahkan bahwa dalam hal peningkatan kompetensi SDM, Kemenaker telah melakukan program penguatan akses pelatihan kerja di BLK yang berjalan baik, terutama di BLK yang dinaungi Kemenaker RI. Khusus untuk program 3R BLK, sebanyak lima BLK sudah menerapkannya.

Adapun lima BLK dengan kejuruan atau program unggulan yang menerapkan program 3R BLK tersebut yaitu BBPLK Bandung untuk manufaktur dan otomotif, BBPLK Serang untuk pengelasan dan listrik, BBPLK Bekasi untuk elektronika dan teknologi informasi, BBPLK Semarang untuk teknologi fesyen, administrasi bisnis dan manajemen, serta BBPLK Medan untuk bangunan dan pariwisata.

Sahat menyatakan bahwa selain di BLK, program pemagangan yang merupakan salah satu program unggulan Kemenaker telah memiliki kurikulum dan silabus dengan mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), baik standar khusus maupun standar Internasional.

Sementara itu menurut Wildan selaku Kadisnakertrans NTB, ada empat tantangan utama pembangunan ketenagakerjaan khusus di wilayah NTB. Tantangan pertama adalah penurunan angka pengangguran tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di NTB. Tantangan kedua adalah tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja  yang rendah dan masih didominasi pendidikan SMP ke bawah.

Tantangan ketiga adalah kurangnya kualitas dan kuantitas instruktur di BLK/LLK. Tantangan keempat atau terakhir yang disampaikan oleh Wildan adalah belum memadainya sarana dan prasarana di BLK/LLK. Meski demikian, Wildan tetap mengakui sangat besarnya potensi peluang pembangunan ketenagakerjaan di NTB.

Menurut penjelasan Wildan, besarnya peluang pembangunan ketenagakerjaan di NTB ada pada program unggulan bidang pertanian yang mampu menyerap sebanyak 829.637 orang atau 35,81 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di NTB dengan program unggulan Pijar (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut).

Wildan juga menambahkan bahwa NTB yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia selain Bali berpotensi akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu ia pun meyakini sektor perikanan juga akan meningkat karena dibukanya Pelabuhan Teluk Awang di Wilayah Lombok Tengah.

Pria Kadisnakertrans NTB tersebut juga masih menambahkan faktor-faktor penyebab besarnya potensi peningkatan perekonomian masyarakat yakni salah satunya karena adanya eksplorasi lokasi pertambangan emas baru di Dodorinti (PT AMMNT) dan di Dompu (PT SIM).

“Juga ada pembangunan global Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, ada dua investor Kroasia (pembangunan Bandar Kayangan) dan Rusia (pembangunan kilang minyak),” pungkas Wildan.