Kilas

KRPL Bikin Pelapor Khusus PBB Terpikat

Kompas.com - 20/04/2018, 16:47 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Kementerian Pertanian (KRPL Kementan) membikin Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Hilal Elver terpikat.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, baru-baru ini, Elver bertandang ke KRPL kelolaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Seruni Menoreh Indah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta.

Pelapor PBB Hilal Elver dalam kunjungan ini mengemukakan bahwa dia sangat senang dan terpikat dengan semangat bekerja sama dalam kelompok (gotong royong) yang masih terjaga. Padahal, Elver menganggap saat ini tradisi tersebut sudah semakin memudar.

"Penting bagi pemerintah untuk menyebarkan hal ini kepada negara-negara lain (pemanfaatan pekarangan dan semangat gotong royong)" ujarnya.

Hilal pun mengakui Indonesia adalah negara yang cukup beruntung karena memiliki lahan yang subur, air yang baik, iklim yang mendukung, dan sumber daya manusia yang memadai.

Bangga

Ketua KWT Seruni Menoreh Indah, Puji Wanti merasa bangga mendapat kehormatan KRPL-nya dikunjungi utusan PBB.

"Kunjungan utusan PBB ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih baik lagi, dan menularkannya ke kelompok lain," ujar Puji Wanti ketika diminta komentarnya.

Menurut Puji Wanti,  KWT yang telah berdiri sejak 2009 ini telah melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan.

"Yang kami tanam di pekarangan adalah sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, cabai, tomat, selain itu juga ada  hewan ternak seperti ayam dan kambing" jelasnya.

Tidak hanya itu, Ia mengungkapkan bahwa  komoditas umbi-umbian juga dibudidayakan di kebun atau ladang.

Dalam waktu tidak kurang dari satu tahun, sejak menjadi penerima manfaat dari kegiatan KRPL 2017, anggota kelompoknya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dari pekarangan rumah masing masing.  

"Dengan pemanfataan pekarangan ini kami dapat mengurangi pengeluaran belanja untuk pangan sekitar Rp 5000 sampai Rp 10.000 per hari" ujarnya.

Rp 200.000

Bahkan diakui Puji Wanti, kegiatan pemanfaatan lahan pekarang  dapat memberikan pemasukan melalui penjualan sayur-sayuran dan ternak (ayam) dengan kisaran harga  Rp 100.000 sampai Rp 200.000 per bulan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo menjelaskan bahwa sebelumnya Desa Sidoharjo masuk dalam daerah rawan pangan dan angka stunting tinggi.

"Melalui kegiatan ini (KRPL) Desa Sidoharjo tercatat sebagai daerah tahan pangan dan terjadi penurunan angka stunting" ungkap nya.

Lebih lanjut Sutedjo mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berkomitmen dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Dengan  semboyan Bela dan Beli, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menumbuhkan semangat kemandirian dan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka adalah produsen bukan konsumen.

"Semangat ini selalu didengungkan dalam setiap pertemuan warga dengan yel-yel Iso Ngandur Ngopo Tuku' (Kalau bisa tanam untuk apa beli)" pungkasnya.
 

Melihat langsung pertanian di Yogyakarta, Pelapor Khusus PBB Hilal Ever merasa tidak ada alasan lagi tidak berhenti bertani karena keterbatasan lahan.Humas Kementerian Pertanian Melihat langsung pertanian di Yogyakarta, Pelapor Khusus PBB Hilal Ever merasa tidak ada alasan lagi tidak berhenti bertani karena keterbatasan lahan.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau