Perketat Pengawasan TKA, Kemenaker Bentuk Satuan Tugas Khusus
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus, yakni Pengawasan Tenaga Kerja Asing pada Hari Kamis (17/5/2018).
“Satgas ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri di Kantor Kemenaker, Jakarta.
Ia melanjutkan, masukan itu adalah mengenai pentingnya pembentukan satgas untuk pengawasan TKA serta Perpres 20 tahun 2018 tentang pengawasan tenaga kerja asing.
Fungsi Satgas Pengawasan TKA ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia agar tidak melanggar UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 yang merupakan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.
Perpres itu berisi tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan perlunya pengawasan TKA dari sisi ketenagakerjaan dan keimigrasian.
Tidak melarang TKA
Menteri Hanif juga menjelaskan, secara prinsip Indonesia tidak melarang adanya TKA, hanya saja perlu adanya pengawasan ketat terhadap mereka.
“Indonesia terbuka terhadap TKA sesuai UU Nomor 13 Tahun 2013 karena di sana bunyinya TKA diatur, buka dilarang bekerja di Indonesia,” ujar dia.
Ketua Komisi IX, Dede Yusuf menyatakan, pembentukan satgas ini adalah bukti DPR juga terbuka dengan adanya TKA di Indonesia.
“DPR tidak menolak adanya TKA yang bekerja di Indonesia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa yang melanggar peraturan terkait,” ujar Dede di hadapan awak media.
Ia melanjutkan, oleh karena itu, satuan tugas pengawasan perlu dibentuk bagi TKA di Indonesia.
Direktur Bina Penegakan Hukum Kemenaker, Iswandi ditunjuk sebagai ketua Satgas Pengawasan TKA yang terdiri dari 40 orang perwakilan dari 24 kementerian terkait.
Tugas dari satgas ini antara lain pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma terkait penggunaan TKA.
Satgas ini juga merupakan penguatan dari kerja Tim Pengawas Orang Asing (PORA). Kewenangan Satgas dan Tim PORA tidak akan tumpang tindih karena bertugas saling menguatkan.
“Satgas Pengawasan TKA tidak akan mengganggu kinerja dari Tim PORA. Justru dibentuknya satgas ini adalah untuk memperkuat kinerja dari Tim PORA,” ujar Menteri Hanif.
3 sikap pemerintah terhadap TKA di Indonesia
Menaker dalam kesempatan itu juga menyampaikan tiga sikap pemerintah terhadap TKA di Indonesia.
Sikap pertama adalah, Indonesia ingin mengubah perizinan terkait TKA menjadi lebih sederhana, tetapi pengawasannya diperketat.
“Kita ingin mengubah dari yang dulu izin TKA berbelit-belit dan pengawasan yang tidak ketat menjadi izin yang lebih sederhana, tetapi pengawasan TKA harus lebih ketat dan kuat,” ujar dia.
Sikap kedua adalah, pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan TKA dengan berintegrasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
Sikap ketiga, pemerintah terus memastikan adanya peralihan ilmu dari TKA ke tenaga kerja lokal sehingga nantinya akan ada pergeseran penggunaan TKA menjadi tenaga kerja lokal.
Satgas ini bersifat ad hoc dan akan bekerja selama enam bulan ke depan. Laporan rutin dijadwalkan setiap tiga bulan sekali, tetapi bisa dipanggil sewaktu-waktu jika diperlukan.
Usai berjalan enam bulan, satgas ini akan dievaluasi apakah sudah berjalan efektif atau belum. Hasil evaluasi akan menentukan apakah satgas tetap dilanjutkan, diperkuat, atau diberhentikan.
