Pemerintah Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Gempa NTB
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya mempercepat pemulihan dampak bencana gempa Nusa Tenggara Barat.
Hal itu diungkapkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi, Jumat (14/9/2018), di Jakarta.
"Pesan Ibu Menko Puan Maharani agar anak-anak mendapatkan prioritas penanganan, baik dari kebutuhan tempat tinggal, makanan, pendidikan, maupun kesehatan," ujar Sonny.
Dalam setiap rapat koordinasi, Kemenko PMK senantiasa mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan perlindungan seluruh anak dan perempuan korban bencana alam.
Sonny melanjutkan, panti-panti untuk korban bencana alam pun telah ditangani maksimal. Pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB.
“Selama Agustus-September, Dinas Sosial telah memberi bantuan bagi 239 LKSA (panti) di NTB untuk 5.018 anak dengan rata-rata nominal Rp 1 juta per anak. Selain itu, sebanyak 25 LKSA yang rusak telah masuk dalam rencana aksi perbaikan,” paparnya.
(BACA JUGA: Percepat Pemulihan NTB Pasca Gempa, Puan Gelar Rapat Tingkat Menteri)
Kasus pemerkosaan
Terkait informasi adanya pemerkosaan yang dialami anak panti di Lombok, Sonny menegaskan Menko PMK telah menginstruksikan agar penanganan korban menjadi prioritas utama.
“Kejadian itu terjadi di panti dan bukan di pengungsian. Saat ini, sudah dilaksanakan pendampingan psikologi untuk mengatasi trauma korban," ujar Sonny.
Ia menambahkan, Menko PMK juga mengimbau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk terus bersama-sama pemerintah mempercepat pemulihan pasca bencana NTB.
"Menindaklanjuti arahan Ibu Menko, kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga serta pemda untuk menekan risiko terulangnya kejadian memprihatinkan ini, terutama di pengungsian," tutup Sonny.
