Wagub Sulut Minta Pemda Cermati Implementasi SAKIP

MANADO, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw membuka kegiatan Penilaian Verifikasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Hotel Aston Manado, Kamis (11/10/2018) pagi.

Wagub mengucapkan apresiasinya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang memberikan pendampingan. Hal itu terutama karena hanya Kota Manado yang mendapat nilai BB.

"Ada 4 provinsi dapat B, sedangkan C ada  6, dan 10 kabupaten atau kota lainnya mendapatkan nilai CC. Sekarang saya baru tahu yang nilai CC, BB  dan B  itu apa," kata Wagub.

"Ini memalukan bagi kita semua. Kita harusnya sadar bahwa jabatan adalah amanah. Saya tahu betul kondisi daerah khusus provinsi. Saya tahu dari 42 SKPD itu berapa yang punya out come dan out put yang jelas. Jangan hanya bekerja dengan memakai prinsip asal bapak senang dan yang penting sudah ada kegiatannya. Kalau penyusunan KUA-PPAS paling kencang datang, padahal tujuannya tidak jelas, apalagi penyusunan paling banyak anggaran dipergunakan untuk belanja modal, dan itu terjadi di kabupaten kota sampai provinsi," kecam Wagub.

Wagub melanjutkan, jika dilihat dari indikator makro sulut terus bergerak maju dan menuai beberapa capaian progresif. Hal itu antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 di titik 6,12 persen dan menjadi 6,32 persen pada 2017 naik.

"Angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07 persen. Tapi, dari segi administrasi pemerintahan harus diakui masih pada posisi stagnan, termasuk SAKIP dan RB yang masih sangat perlu penguatan dilihat dari hasil capaian saat ini," ucap Wagub.

Lebih jauh Wagub mengatakan bahwa ada 3 faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu ekspor, investasi, dan belanja pemerintah.

"Kalau ekspor pala, kopra, ikan menurun sehingga jangan berharap lebih. Kalau persoalan belanja pemerintah jika digabung dengan kabupaten/kota berkisar Rp 20 triliun. Ini yang menjadi faktor krusial untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini akan jelas kick back-nya, termasuk outcome-nya juga jelas kalau akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya baik, alias nilainya A. Ini baru efektif,"  jelas Wagub.

Wagub Kandouw juga mengingatkan kepada kabupaten/kota untuk mencermati kembali proses implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi yang selama ini berjalan di perangkat daerah dan unit kerja masing-masing. Bila masih ada hal yang perlu ditingkatkan, dia berharap bisa direncanakan dengan mempertimbangkan semua SDM yang ada.

"Untuk yang mendapat nilai BB dan B jangan dulu berpuas diri, terus tingkatkan sasaran dan target lebih tinggi. Mewakili gubernur, saya minta ikutilah kegiatan ini dengan baik. Yang dari provinsi saya perintahkan datang tanpa diwakili, karena ini bagian dari cara kita memperlihatkan integritas untuk bisa naik jadi A. Ini tentu berlaku untuk semua," tutup Wagub Kandouw.

Hadir pada rapat itu Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, AK dan jajaran. Bupati/Walikota dan Pejabat Eselon 2 Provinsi dan Kabupaten/kota.