Ganjar Berantas Korupsi di Jateng dengan Umumkan Rapor Tiap Dinas

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengumumkan rapor hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng serta 35 kabupaten/kota di Jateng.

Evaluasi dilakukan untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dan transparan serta sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil evaluasi disampaikan secara terbuka pada acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, di Alana Hotel, Karanganyar, Rabu (24/10/2018).

OPD maupun kabupaten/kota dengan kinerja yang baik diganjar penghargaan yang diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kepala OPD Jateng serta bupati dan wali kota se-Jateng.

Penghargaan pada OPD diserahkan berdasarkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan penyelesaian tindak lanjut dari pengawas.

Terdapat tiga OPD yang menerima penghargaan, yakni Dinas Ketahanan Pangan, RSUD Dr Moewardi dan RSUD Dr Margono. Tiga OPD itu dinilai cukup tanggap dengan aduan masyarakat serta tingkat penyelesaiannya tinggi.

Sementara itu, untuk kategori penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara dan Kota Magelang jadi yang terbaik.

"Kami ingin memberikan reward kepada mereka yang telah memperbaiki sistem. Jadi tindak lanjut dari pemeriksaan betul-betul dilakukan. Dan tadi menunjukkan pekerjaan rumah (PR) yang banyak pun belum selesai kami buka. Itu cara kami transparan," tandas Gubernur Jateng Ganjar dalam siaran resmi yang Kompas.com terima.

Seperti yang dikatakan Ganjar, memang terdapat beberapa OPD dan pemerintah kabupaten/kota yang catatan negatifnya cukup besar. Data tersebut oleh inspektorat OPD dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) sengaja ditampilkan.

Lebih lanjut Gubernut Jateng menyatakan, untuk OPD yang PR-nya masih banyak yang belum terselesaikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, untuk Pemkab, Brebes jadi daerah yang perlu perhatian serius.

"Bukan ingin mempermalukan, tapi mengingatkan bahwa Pemprov Jateng sangat terbuka dan sangat transparan. BPKP dan KPK kami minta untuk memberikan penguatan. Apa yang mesti dilakukan, sistem apa yang mesti diperbaiki. Agar prestasi kita makin baik, pemerintah makin berisi dan korupsi bisa dicegah," katanya.

Ganjar berharap penghargaan tersebut menjadi stimulan OPD dan Pemkab atau pun Pemerintah kota (Pemkot) untuk semakin terbuka sekaligus melayani.

Dua poin yang selalu disampaikan Ganjar itu merupakan jurus ampuh untuk mencegah tindak koruptif di Pemerintah. Dia lalu memberi penggambaran, tindakan korupsi itu bisa dimitigasi layaknya bencana, maka antisipasinya pun bisa dilakukan.

"Kalau bapak dan ibu bisa memitigasi titik-titik atau potensi bencana (korupsi) maka sistemnya diperbaiki. Nyontoh saja yang pernah ada. Umpama, e-planning dan e-budgeting siapa yang punya? Surabaya. Meski Surabaya terlalu maju infrastrukturnya sehingga support  sementara yang lain belum, minimal diarahkan ke sana," katanya.

Untuk pengelolaan gratifikasi, kata Ganjar, yang paling baik se- Indonesia adalah Jawa Tengah. Maka dia membocorkan jurusnya. Ada dua cara, satu kelola dengan baik, kedua berani bersikap, tolak atau laporkan.

"Jangan awur-awuran, jangan memiliki rasa handarbeni nggone liyane, roso handarbeni yo nggone dewe wae," kata Ganjar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, saat ini fokus KPK terhadap pencegahan korupsi memang cukup besar. Maka dirinya menggandeng banyak pihak agar sama-sama mengamini untuk menciptakan masyarakat antikorupsi.

"Saat ini untuk pencegahan korupsi, Indonesia menempati posisi ke-96 dari 177 negara. Mudah-mudahan tahun 2019 bisa mencapai peringkat 45. Namun, itu tidak bisa dilakukan jika hanya dilakukan KPK. Tapi seluruh warga negara Indonesia," katanya.