Sesjen MPR Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Protokoler Lembaga Negara
Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono menyambut kehadiran 125 protokoler yang berasal dari berbagai lembaga negara, kementerian, instansi non-kementerian, dan pemerintah daerah.
“Selamat datang di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD”, ujarnya, Kamis, (15/11/2018).
Kehadiran para protokoler di ruangan yang biasa digunakan untuk menerima tamu MPR ini guna mengikuti kegiatan ‘Forum Koordinasi Protokoler Tahun 2018’yang berlangsung pada tanggal 15-16 November 2018 ini
Ma’ruf menggambarkan sosok protokoler sebagai insan serba tahu yang dapat menjawab segala jenis pertanyaan, sehingga mereka adalah sosok yang sangat luar biasa. Sebagai Sesjen MPR, ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan para protokoler untuk mengikuti acara itu.
Forum yang digelar pertama kalinya ini disebut sebagai kegiatan yang sangat penting. Koordinasi dan komunikasi, menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah itu, merupakan tindakan yang membuat kehidupan menjadi lebih bermakna.
Ia pun membuat pengandaian bagaimana jadinya bila dalam keluarga, antara suami dan istri, ataupun orangtua dan anak, tidak terjalin komunikasi.
“Komunikasi dan koordinasi membuat hidup kita menjadi tersambung dengan yang lain,” tuturnya.
Sebagai acara yang menghimpun bagian protokol dari berbagai lembaga, Ma’ruf Cahyono mengharapkan pertemuan ini mampu mengakomodasi diskusi terkait keprotokolan.
Ia pun mengakui, meski ada aturan umum mengenai keprotokolan, setiap lembaga memiliki aturan keprotokolan tersendiri dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, diskusi ini perlu dilakukan guna membahas aturan keprotokolan yang belum dipahami pihak lain.
Ma’ruf mencontohkan, sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi. Kedudukan ini membuat segala hal yang berhubungan dengan MPR selalu ditempatkan nomer satu, mulai dari posisi duduk hingga nomer surat.
Reformasi membawa banyak perubahan bagi struktur pemerintahan. Kedudukan MPR pun kini berganti menjadi setara dengan lembaga lainnya. Hal semacam inilah yang bisa menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut guna membahas keprotokolan antar lembaga negara selepas reformasi.
Keprotokolan diatur dalam regulasi yang bertujuan untuk menempatkan orang pada posisi dan rasa hormat. Aturan keprotokolan MPR RI termaktub dalam UU. No. 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib MPR, sementara lembaga lain memiliki aturan protokol tersendiri.
Dari semua aturan yang dimiliki masing-masing lembaga, jelas Ma’ruf Cahyono, sinergisme perlu dilakukan, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan semua lembaga tanpa menimbulkan masalah di lapangan.
Komunikasi antar protokoler setiap lembaga diperlukan guna membahas regulasi yang mampu dipahami seluruh pihak. Harapannya, forum ini dapat menghasilkan rekomendasi keprotokolan yang mampu memberi layanan yang bisa memuaskan semua pihak.
Ma’ruf Cahyono juga berharap, rekomendasi atau keputusan bersama bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya secara intensif untuk mensinergikan semua hal yang terlibat dalam keprotokolan.
Ketua Panitia Acara Dyastasita WB mengungkapkan, forum ini merupakan kegiatan yang kali pertama diadakan bagi para protokoler. Forum sejenis seperti Forum Bakohumas telah diadakan, namun belum mencakup keseluruhan protokeler lembaga kenegaraan.
“Protokoler ‘kan nge-lead setiap kegiatan yang ada,” ujarnya.
Menurut Dyastasita, acara ini merupakan langkah awal hadirnya forum protokoler, sekaligus sebagai sarana diskusi terkait tugas keprotokolan.
“Misalnya kita menjadi tahu bahwa tempat duduk Ketua Partai ditempatkan di belakang Menteri,” tuturnya.
Dinamika yang muncul dalam forum dapat menjadi aspirasi untuk membuat aturan yang lebih bagus ke depannya. Dyastasita juga menerangkan, acara ini juga bertujuan untuk mempertemukan protokoler dari berbagai lembaga dan membuat mereka bisa menjalin komunikasi dengan lebih lancar.
Ia pun mengharapkan hadirnya sebuah rekomendasi untuk dapat diteruskan ke forum yang lebih produktif lagi di masa depan.
“Forum ini masih embrio, belum seformal Forum Bakohumas”, pungkasnya.
