Jelang Tahun Politik 2019, Etika Komunikasi Politik Perlu Dijaga

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan jatuh pada Juni 2019 mendatang situasi perpolitikan di Indonesia kian memanas. Tidak hanya adu pendapat antar politikus, keriuhan pun terjadi di kalangan pendukung peserta kontestasi politik 2019.

Menanggapi kondisi ini MPR RI pun menggelar Diskusi Empat Pilar MPR RI bersama Koordinator Wartawan Parlemen dengan tema “Etika Politik Pilpres”, Jumat (16/11/2018) lalu. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa dihadirkan sebagai pembicara pada diskusi yang digelar di Ruang Diskusi Press Room Parlemen, Lobby Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan tersebut.

Pada diskusi tersebut Agun Gunanjar menilai fenomena saling sindir dengan berbagai istilah antar peserta kontestasi Pilpres 2019, diskursus-duskursus politik seputar Pileg dan Pilpres yang membuat rakyat tidak bertambah cerdas dalam menentukan pilihan, hingga sikap reaktif pendukung kedua kubu terutama ketika menyentuh isu SARA semakin mengkhawatirkan.

“Mendekati Pilpres 2019 bangsa Indonesia banyak sekali diskursus-diskursus yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Semuanya campur aduk, sehingga tanpa disadari kita terjebak dalam diskursus yang tidak mendidik. Peranan etika komunikasi politik penting sebagai penyeimbang dalam kerumitan seperti ini,”ujarnya.

Agun tidak lantas menyalahkan kontestan Pilpres 2019 atas terjadinya situasi politik yang kian memanas. Menurutnya kondisi ini lumrah terjadi menjelang tahun politik. Selain itu ia mengatakan kondisi ini merupakan hasil dari perkembangan politik di Indonesia sejak pasca reformasi.

“Semua elemen bangsa ikut bertanggung jawab, termasuk para elit politik, ya kita semua.  Oleh karena itu satu hal yang perlu dipahami dan disadari, etika dalam berpolitik penting untuk tetap diterapkan,” katanya lagi.

Agun menambahkan, ada syarat yang harus dipenuhi jika bangsa Indonesia ingin membangun etika politik yang baik untuk menciptakan situasi kondusif jelang tahun politik. Menurutnya, setiap peserta kontestasi politik perlu memiliki struktur yang juga baik. Selain itu, berjalan sesuai fungsi masing-masing. Dengan demikian, publik akan melihat segala sesuatunya dengan positif.

“Analoginya seperti sebuah band musik, ada gitaris, vokalis,  basiss, dan drummer.  Nah,  masing-masing menjalankan fungsinya, menyesuaikan dengan ritme dan masuk di timing yang pas.   Jika itu Maka terciptalah satu alunan irama musik yang harmoni dan enak didengar. Setelah musiknya enak didengar baru bicara soal etika penampilan band tersebut apakah layak ditonton, karyanya cocok atau tidak dengan lingkungan dan kondisi kekinian,” ucapnya.