kabar mpr

MPR Ajak Dokter Hewan Jadi Pelopor Pemilu Damai

Kompas.com - 18/12/2018, 09:36 WIB

Di hadapan ratusan anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 17 Desember 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak kepada mereka untuk peduli Pemilu 2019. “Dokter hewan dan istrinya harus menjadi pelopor damai dalam Pemilu di tahun depan”, ujarnya. 

Menurut mantan Menteri Kehutanan itu, Pemilu merupakan hal yang biasa sebab dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun sekali. Untuk itu diharapkan semua saling menghormati dan menghargai dalam soal pilihan. Dipaparkan, bila pemimpin yang ada sudah bagus, silahkan pilih kembali namun bila ada yang ingin pemimpin baru, juga silahkan memilih pemimpin yang diinginkan. “Semua diselesaikan secara sederhana di bilik TPS pada 17 April 2019”, ujarnya. 

Bagi Zulkifli Hasan, kita tak perlu gaduh dalam soal pilihan Presiden sebab calon yang ada sama-sama orang Indonesia dan merupakan kader terbaik dari partai pengusung. Dalam Pemilu tahun 2019 diinginkan terciptanya suasana yang penuh kegembiraan dan menjauhkan dari rasa permusuhan. 

Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi yang sudah disepakati sejak tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya sistem ini menghasilkan kedamaian, kesetaraan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua. Diakui dalam proses perjalanan demokrasi, ada kemajuan yang sudah dicapai namun ada pula yang perlu untuk diperjuangkan. “Ada catatan-catatan pada demokrasi yang berkembang untuk dievaluasi”, ungkapnya. 

Diakui saat ini ada penyimpangan demokrasi. Kedaulatan yang ada tidak digunakan semestinya. Penyimpangan itu seperti bagaimana money politic, pembagian sembako, dan yang lainnya terjadi saat Pemilu. Hal demikianlah yang membuat Pemilu menjadi mahal dan berbiaya tinggi. Akibatnya calon kepala daerah mencari sponsor saat maju Pilkada. Bila mereka terpilih, kali pertama yang dipikirkan mengembalikan modal kepada para penyandang dana. “Akhirnya kekuasaan yang ada untuk mencari kekayaan”, ucapnya. “Untuk itu perlu ada perbaikan dalam sistem demokrasi yang ada”, ungkapnya. 

Zulkifli Hasan ingin demokrasi yang ada disempurnakan sehingga mampu mencapai tujuan yang ideal yakni sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. “Indonesia yang adil dan makmur”, tuturnya. Disampaikan kita ingin merdeka karena ingin bersatu. Dalam persatuan, bangsa ini bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan. Untuk itu semua element masyarakat harus bisa menjadi perilaku yang disinari cahaya ketuhanan, mempersatukan bukan yang memecah belah, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. “Perilaku seperti inilah yang akan menciptakan keadilan bagi semua dalam wadah NKRI”, ucapnya. 

Baca tentang
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau