Bambang Haryo Minta Pemerintah Lebih Tegas Atasi Kelangkaan Solar Bersubsidi

Kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia mengundang keprihatinan berbagai pihak, salah satunya praktisi dan pemerhati transportasi logistik Bambang Haryo. Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari partai Gerindra ini menganggap pemerintah dan lembaga terkait lainnya perlu memberikan perhatian lebih terkait permasalahan ini.

Solar bersubsidi merupakan bahan bakar utama yang digunakan oleh angkutan logistik darat. Armada ini pun memegang peranan yang sangat besar dalam rantai bisnis dan perekonomian nasional.

Menurut Bambang, angkutan darat merupakan salah satu urat nadi dalam pembangunan perekonomian bangsa. Moda transportasi laut dan udara pun sangat erat kaitannya dengan angkutan darat. Ketiganya saling terkait, terutama dalam proses pengiriman logistik ke berbagai daerah di tanah air, baik dari hulu ke hilir maupun langsung ke konsumen. Karenanya, kelangkaan solar bersubsidi tersebut dapat menimbulkan efek yang lebih besar.

“Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga naik dan inflasi meningkat,” imbuhnya.

Pelan tapi pasti, Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Karenanya, mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini berharap agar jajaran pemerintah dan lembaga terkait mengerahkan segenap usahanya untuk merespon persoalan kelangkaan solar bersubsidi.

Kondisi ini pun dikhawatirkannya dapat mengganggu kestabilan bisnis dan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Ia mengungkapkan, permasalahan kelangkaan bahan bakar ini hanya ada di Indonesia dan tidak terjadi di negara ASEAN lainnya.

“Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lain kalau masalah ini tidak diatasi,” tutur Bambang.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, kelangkaan solar tidak seharusnya terjadi, terlebih saat kondisi ekonomi sedang lesu seperti saat ini. Dengan pertumbuhan ekonomi sekarang, yakni sekitar 5 persen, pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi sebesar 14,5 juta kiloliter pada tahun 2019.

Tak hanya itu, Bambang pun mencurigai keberadaan para spekulan yang mempermainkan ketersediaan solar bersubsidi. Para oknum mafia bahan bakar ini bahkan dikhawatirkan bekerja sama dengan pihak internal yang berwenang untuk membuat solar bersubsidi sulit didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, para pelaku angkutan logistik dan angkutan umum pun tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakarnya untuk kegiatan operasional.