Advertorial

Tak Hanya Agama, Toleransi Ekonomi Kini Jadi Tantangan Serius bagi Indonesia

Kompas.com - 12/12/2019, 15:01 WIB
- -

Beruntungnya Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat menghancurkan bangsa.

Apalagi dengan penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam suku bangsa, ras, dan agama merupakan objek yang tepat untuk memecah belah persatuan.

Jika masyarakat Indonesia tidak memiliki rasa nasionalisme dan semangat persatuan yang tinggi, bisa membuka celah untuk saling menyerang.

 “Kita harus jadi pelopor kedamaian. Sebelum ke luar, kita harus menata ketentraman, kedamaian di dalam negeri. Ini jadi tantangan yang berat. Namun, dengan niat dan kemampuan, dibimbing konsep yang mulia itu (Pancasila), Insya Allah kita bisa menciptakan hidup secara damai,” ujar Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutisno saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi BPIP di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, sebelum mendapatkan kedamaian, manusia harus menata diri sendiri terlebih dahulu. Dengan kehidupan yang tertata, barulah bisa mendapatkan kedamaian dan ketenteraman.

Selain itu, ia juga mengedepankan mengenai rasa kebangsaan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Timbulkan rasa kebangsaan yang utuh, kuat, dan rasa nasionalisme yang kokoh, sehingga kita bisa menampilkan jati diri orang Indonesia yang diharapkan,” ujar Wakil Presiden era Orde Baru ini.

Diskusi Kelompok Terpumpun yang bertajuk “Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju” ini membahas mengenai bagaimana dengan dasar negara, Pancasila, Indonesia mampu menjadi negara yang damai dan menghargai sesama.

Dalam diskusi ini hadir juga Anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siradj, Sudhamek Agoeng Waspodo Seonjoto, dan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang mengemukakan pandangannya terhadap Pancasila untuk kehidupan masyarakat Indonesia.

Tidak ketinggalan, acara yang juga dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusia Sedunia ini membahas mengenai toleransi yang terjadi di Indonesia. Tak hanya toleransi beragama, menurut Said Aqil, toleransi bukan masalah agama saja tetapi juga ekonomi.

Baginya, masih banyak rakyat di tepi laut, tepi hutan, tepi tambang yang mengalami kemiskinan. Sedangkan orang-orang kaya justru menguasai hutan dan tambang beserta isi yang ada di dalamnya.

“Kemiskinan justru di tepi pusat kekayaan. Tepi laut, tepi hutan ,tepi tambang itu banyak orang miskin. Di pinggirnya tambang batu bara itu banyak orang miskin karena tangannya punya orang Jakarta,” ujar Said.

- -
Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan sila kelima, yang berbunyi “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kenyataan yang ada ini masih jauh dari keadilan yang dikonsepkan dalam Pancasila.

Senada dengan hal tersebut, Sudhamek memberikan pendapatnya bahwa UMKM merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan pemerataan ekonomi.

“Meski kecil tapi usaha ini bisa menyerap banyak tenaga kerja,”’ ungkapnya.

Menurutnya, dengan pemberdayaan UMKM dapat mewujudkan keadilan sosial.  Dikarenakan UMKM sendiri telah berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan domestic bruto Indonesia.

“Kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto kita meningkat. Dulu, awalnya di angka 24 persen, naik jadi 58 persen, dan terakhir di angka 60,3 persen dari seluruh pendapatan domestik bruto,” tambahnya.

Acara yang diselenggarakan oleh BPIP ini menjadi salah satu cara untuk menekankan dan membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Peran pemerintah pun dibutuhkan supaya harapan tentang Indonesia yang maju, berkeadilan, dan toleran yang ada dalam Pancasila bisa segera terwujud.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurniawan berpendapat bahwa Pancasila merupakan ideologi yang luar biasa. Meski hanya lima butir, tetapi isinya mampu membicarakan persoalan yang ada di Indonesia bahkan dunia.

“Rugi besar kalau masyarakat, bangsa dan negara ini mengabaikan Pancasila,” kata Ahmad.

Banyak masalah yang terjadi sekarang ini, seperti pejabat publik yang terlibat masalah korupsi, terjadinya terorisme, dan ketidakadilan yang terjadi disebabkan oleh jauhnya kita dari nilai-nilai Pancasila.

Ia pun berencana untuk memperkuat posisi BPIP melalui Undang-undang, bukan lagi sebatas peraturan presiden.  Hal ini bisa menjadi penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini.

“Kalau kita menjadi orang yang Pancasilais, kita tidak berani korupsi, tidak berani bunuh sesama anak bangsa. Kalau kita seorang Pancasilais, kita sama-sama mempunyai keinginan untuk Indonesia yang lebih maju, lebih besar, dan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain,” tutupnya.