Advertorial

Kemendag Berkomitmen Lindungi Industri Besi Baja Nasional

Kompas.com - 17/12/2019, 18:41 WIB
Kementerian Perdagangan menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI tentang perlindungan industri besi dan baja nasional yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16 Des). (Humas Kemendag) Kementerian Perdagangan menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI tentang perlindungan industri besi dan baja nasional yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16 Des). (Humas Kemendag)

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan terus melahirkan kebijakan-kebijakan perdagangan yang dapat melindungi industri nasional, khususnya besi dan baja yang saat ini menjadi isu nasional.

Salah satu kebijakan perdagangan luar negeri yang diterbitkan Kemendag adalah peraturan tata niaga impor produk besi dan baja melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Permendag tersebut telah berlaku sejak 20 Januari 2019 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Wisnu saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, pada Senin (16/12) lalu. RDP tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto.

"Penerbitan Permendag ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi industri besi dan baja sekaligus mendorong kinerja dan daya saing besi dan baja nasional," tegas Wisnu.

Rapat Dengar Pendapat dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana didampingi Direktur Impor, Ani Mulyati. (Humas Kemendag) Rapat Dengar Pendapat dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana didampingi Direktur Impor, Ani Mulyati. (Humas Kemendag)

Wisnu mengungkapkan, dalam Permendag ini terdapat persyaratan teknis (pertek) yang wajib dipatuhi pelaku bisnis untuk impor bagi setiap persetujuan impor besi, baja, dan baja paduan, serta turunannya dari Kementerian Perindustrian.

"Melalui permendag ini dikembalikan peran Kemenperin sebagai instansi pembina industri untuk memberikan rekomendasi besi baja sebagai persyaratan persetujuan impor," imbuhnya.

Kemenperin pun akan melakukan penyaringan terhadap kebutuhan impor produk tersebut, baik untuk importir yang memiliki Angka Pengenal Impor umum (API-U) maupun API Produsen (API-P) selaku produsen yang masih membutuhkan bahan baku asal impor.

Selain itu, permendag ini juga mengembalikan pengawasan produk besi dan baja dari post border kembali ke pengawasan perbatasan atau pabean. Sebelum diubah, kebijakan pengawasan besi dan baja dilakukan di luar kawasan pabean.

Menurut catatan Kemendag, persen setelah diberlakukannya permendag ini, kinerja impor besi dan baja, baja paduan dan produk turunannya tercatat hanya naik sebesar 2,7 selama periode Januari-Oktober 2019.

“Hal ini jelas menunjukkan permendag tersebut cukup efektif dalam mengendalikan impor," kata Wisnu.

Rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Harjanto. Rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Harjanto.

Dalam RDP tersebut, ada beberapa catatan dari anggota Komisi VI DPR yang mengemuka. Misalnya, Kemenperin dan Kemendag harus merumuskan kembali batasan-batasan untuk investasi baja yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Komisi VI DPR juga mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR dengan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan industri besi baja nasional.

RDP tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya adalah Kemendag dan Kemenperin akan terus melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan industri baja nasional. Kemendag juga akan memperkuat pengawasan importir pemegang dan API-P untuk mengurangi penyalahgunaan izin impor. Selain itu, Kemendag akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan di pabean.