Bambang Haryo Sebut Lembaga Survei Harus Kedepankan Independensi

Seperti diketahui, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara serentak pada 23 September 2020. Di Jawa Timur sendiri, setidaknya ada 19 daerah yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2020.

Meskipun proses pencalonan baru akan dimulai sekitar empat bulan lagi, pembicaraan terkait nama-nama bakal calon kepala daerah mulai ramai diperbincangkan. Tidak mau ketinggalan, beberapa lembaga survei pun telah mengadakan survei terkait bakal calon dari tiap daerah.

Belum lama ini, lembaga survei Alvara Reserch Center merilis daftar popularitas dan elektabilitas sejumlah tokoh potensial pada Pilkada Sidoarjo 2020. Survei dilakukan pada 25 Januari 2020 - 7 Februari 2020 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.005 responden.

Dalam hasil survei ini, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menduduki peringkat ketiga daftar calon bupati dengan tingkat pengenalan publik sebesar 29 persen.

Menanggapi hasil survey tersebut, Bambang mengaku dirinya mengapresiasi upaya Alvara Research Center dalam memberikan gambaran kepada masyarakat maupun para kandidat.

Menurutnya, hasil survei tersebut bisa menjadi motivasi bagi dirinya dan tim BHS untuk membuktikan popularitas dan elektabilitasnya. Ia pun semakin optimis menghadapi kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020. Namun, ia akan tetap berpedoman kepada hasil survei dari lembaga resmi yang menjadi rekanan berbagai partai politik di Sidoarjo.

"Ada lembaga survei Republik Institute dan Saiful Mujani Research Center (SMRC) digunakan Partai Demokrat, kemudian PKB menggunakan Pusdeham. Golkar menggunakan LSI, Indobarometer, dan Poltracking. PDIP gunakan LSI dan Denny JA,” ujar Bambang dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (23/2/2020).

Bambang berpendapat bahwa lembaga survei harus mengedepankan independensi dan menerapkan metodologi yang sesuai. Dua hal inilah yang menjadi faktor utama bagi Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya dalam memilih lembaga survei yang kredibel, seperti Charta Politika.

Bambang melanjutkan, “Banyak lembaga survei (yang digunakan) oleh para partai. Gerindra menggunakan Charta Politika, yang mana ini paling disukai pak Prabowo. Tentu (kami) hanya mempercayakan kepada lembaga survei yang kredibel saja".

Ia juga menambahkan bahwa tidak boleh ada unsur framing dalam hasil survei, karena akan menggiring opini. Hasil penilaian harus bersifat netral dan tidak condong pada salah satu pihak atau sesuai dengan permintaan pihak yang membiayai. Dengan begitu, masyarakat mampu menilai setiap kandidat secara obyektif.

"Mengenai survey dari Alvara itu kami berterima kasih, (tetapi) kami hanya gunakan parameter yang resmi. Biar masyarakat yang menilai,” ujar Bambang.

Serupa dengan Bambang, pakar politik dari Universiras Islam Majapahit, Gus Hamdi mengatakan bahwa hasil survei harus sesuai dengan penelitian ilmiah agar hasilnya rasional. Menurutnya, hasil survei yang terlalu menguatkan bakal calon bupati tertentu tidak akan mampu memengaruhi opini publik secara signifikan, apalagi jika tidak sarat prestasi dan diiringi dengan kinerja nyata.

“Meskipun (hasil) survei itu tinggi, realitas di lapangan akan berbeda. Bisa jadi Bambang Haryo lebih tinggi, karena melihat di lapangan Pak Bambang sangat proaktif turun di lapangan," kata Hamdi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Sidoarjo Suwono tidak terlalu memusingkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang tidak ditunjuk secara resmi sebagai rekanan.

“Kami santai, tidak terpengaruh. Survei itu justru membuat tim dari Bambang Haryo bekerja lebih keras lagi, sehingga menorehkan hasil terbaik, karena perjalanan masih panjang," pungkasnya.