Advertorial

Berkat Teknologi Modifikasi Cuaca, Fase Kritis I Karhutla Terlewati

Kompas.com - 15/06/2020, 19:54 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar rekayasa jumlah hari hujan lewat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di sejumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DOK. PRIBADI/Humas KemenhutLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar rekayasa jumlah hari hujan lewat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di sejumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berbekal analisis dan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan upaya pencegahan dini dengan merekayasa jumlah hari hujan untuk pembasahan gambut yang rentan terbakar melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain untuk membasahi gambut yang rawan terbakar, rekayasa jumlah hari hujan ini bertujuan untuk mengisi embung dan kanal dengan memanfaatkan potensi awan hujan.

Operasi tersebut pun terbukti secara scientific (berbasis ilmu pengetahuan) dapat menambah volume air yang dijatuhkan ke daerah-daerah rawan karhutla.

Sebab, berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau 2020 telah dimulai sejak memasuki bulan Juni dan akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

''Alhamdulillah, upaya pencegahan melalui teknologi berbasis science, daerah rawan seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi dapat melewati fase kritis I karhutla tahun ini. Kita memang harus sedikit lebih berkorban dengan melakukan rekayasa hari hujan lebih awal guna membasahi gambut, juga untuk mengisi embung dan kanal. Tahun ini kita lakukan lebih cepat karena sangat penting menjaga masyarakat terhindar dari ancaman karhutla, terlebih lagi di masa pandemi corona,'' tegas Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (15/6/2020).

Sebagai informasi, periode I TMC telah dilaksanakan pada 11 Maret-2 April 2020 di Provinsi Riau. Dengan menggunakan 27 sortie atau penerbangan dan bahan semai 21,6 ton NaCL kegiatan ini menghasilkan 97.8 juta meter per kubik (m3) air hujan.

Kemudian, pada periode II TMC yang digelar 13-31 Mei 2020 di lokasi serupa, volume hujan yang dihasilkan mencapai 44,1 juta m3. Hasil ini didapat dari bahan semai (NaCL) mencapai 12,8 ton yang ditebar menggunakan pesawat Cassa 212 C TNI AU dengan jumlah 16 sortie.

Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Sumsel dan Jambi, sejak tanggal 2-13 Juni telah dilakukan 11 sortie penerbangan dengan total bahan semai garam NaCl sebanyak 8.8 ton. Adapun total volume air hujan secara kumulatif dari hasil TMC diperkirakan mencapai 23,71 juta m3.

Rekayasa hari hujan untuk membasahi gambut ini dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan karhutla sebagai satu-satunya institusi negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan TMC.

Ada beberapa provinsi rawan yang menjadi fokus penanggulangan Karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

“Biasanya, pada Juni atau lebaran kita agak khawatir dengan perkembangan cuaca. Sekarang sementara agak lega, tapi tetap waspada untuk fase kritis tahap dua di puncak musim kemarau bulan Agustus mendatang. Seluruh pihak terkait harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan,'' kata Siti.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat rapat bersama KLHK mengungkapkan, kondisi cuaca dan iklim harus menjadi pertimbangan untuk melakukan operasional TMC. Hingga ke penghujung Juni dan memasuki Juli, potensi pertumbuhan awan hujan di Riau dan Sumsel akan semakin menurun.

Begitu pula dengan faktor kelembapan udara. Untuk wilayah Sumatera, kelembapan udara secara umum mulai mengalami penurunan sehingga akan cukup menghambat pertumbuhan awan konvektif. Sementara itu, potensi pertumbuhan awan di wilayah Kalimantan akan bertambah.

''Pada bulan Juni Dasarian III dan Juli Dasarian I untuk wilayah Riau, Jambi dan Sumsel hampir tidak mempunyai peluang mendapatkan curah hujan. Karena itu rekomendasi kami pada bulan Juli sangat kecil peluang TMC dilakukan, sehingga pencegahan Karhutla diprioritaskan dengan non TMC,'' jelas Dwikorita.

Saat terjadi puncak musim kemarau, yakni pada Agustus, peluang TMC dapat dilakukan di sebagian wilayah Riau dan perbatasan dengan Jambi. Kemudian, untuk TMC pada September, ini bisa dilaksanakan di sebagian wilayah Jambi dan perbatasan wilayah Sumsel.

Di lain sisi, Kepala BPPT Hammam Riza menjelaskan, selama pelaksanaan rekayasa hari hujan melalui TMC pada Maret-Mei, tidak ada hotspot atau titik api.  Tinggi Muka Air (TMA) pada lahan gambut pun dapat meningkat.

''TMC mampu menghasilkan air dalam jumlah yang sangat banyak sampai jutaan m3 per hari jika dilakukan pada saat yang tepat. Operasi ini sangat tergantung dari ketersediaan awan dan memperhatikan level air gambut,'' kata Hammam.

Perbandingan total jumlah hotspot pada 2019 dan 2020 per tanggal 1 Januari-9 Juni, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan level kepercayaan 80 persen sebanyak 837 titik. Padahal, dalam periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah hotspot sebanyak 1.381 titik. Artinya, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 544 titik atau 39,39 persen.

Upaya pencegahan karhutla lainnya, KLHK terus melakukan intervensi kebijakan agar para pemegang izin konsensi khususnya di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) terus meningkatkan kewaspadaan melalui pemulihan ekosistem gambut yang rawan terbakar.

Salah satunya, telah dilakukan pembangunan infrastruktur 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

Hasilnya, tidak terjadi Karhutla signifikan pada 2019 di areal gambut yang telah diintervensi pembasahan ataupun pada areal gambut yang dipulihkan.

Namun, tantangan terbesar berada di areal masyarakat yang mengalami alih fungsi lahan dan tidak memiliki perangkat pengawasan yang kuat. Ini menjadi tantangan bagi kementerian terkait lainnya dan pemerintah daerah (Pemda).