Advertorial

KSP KUD Mintorogo Dapat Sentuhan Relaksasi Pembiayaan LPDB-KUMKM

Kompas.com - 07/07/2020, 19:00 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki kunjungi petani bawang merah di Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2020) (Dok. LPDB-KUMKM) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki kunjungi petani bawang merah di Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2020) (Dok. LPDB-KUMKM)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, mengunjungi para petani bawang merah di Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2020).

Pada kunjungannya, Teten mendapat masukan langsung dari petani bahwa diperlukan pembiayaan yang murah dan mudah untuk bisa mengembangkan sektor pertanian.

Teten menyampaikan, dirinya telah memerintahkan agar Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bermitra dengan koperasi simpan pinjam yang membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Agar lebih cepat menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan permodalan,” ungkapnya kepada salah satu mitra penerima restrukturisasi pembiayaan dana bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Pada kunjungan tersebut, Menkop didampingi Wakil Bupati Demak Joko Sutanto, Deputi Pengembangan SDM Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi unit desa (KUD) Mintorogo merupakan mitra LPDB-KUMKM yang menerima pembiayaan sebanyak empat kali sejak 2009 sampai 2019.

Adapun saat ini, ketiga pinjaman sebelumnya telah lunas. Sementara, untuk pinjaman keempat mendapat fasilitas relaksasi atau kelonggaran pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 12 bulan karena dampak pandemi.

Teten menyatakan, ke depan Indonesia perlu memperkuat koperasi pangan agar bisa tumbuh kekuatan ekonomi baru.

“Penguatan koperasi pangan merupakan bagian dari infrastruktur ketahanan pangan nasional,” jelas Menkop.

Tenten menambahkan, dalam jangka panjang Indonesia harus menyiapkan koperasi pangan yang kuat. Caranya adalah melalui pembiayaan yang lebih murah dan ramah, serta persyaratan yang tidak berbelit-belit.

“Sektor pangan yang bisa dikembangkan koperasi adalah yang memiliki keunggulan dan Indonesia masih mengimpor. Misalnya, jagung dan padi. Kedua komoditas ini dinilai belum dimaksimalkan, dikarenakan masih impor,” ungkap Teten.

Sementara itu, salah seorang petani bawang merah di Demak bernama Mardiyah mengaku, dirinya membutuhkan modal pembiayaan pertanian dengan bunga kecil. Untuk itu, ia memilih untuk bergabung dengan koperasi di KSP KUD Mintorogo.

“Saya mohon pemerintah membantu kami agar bisa membiayai pertanian kami. Mohon bisa dengan bunga kecil, lebih kecil dari bank,” kata Mardiyah.

Terdampak Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Direktur KSP KUD Mintorogo Supriyadi mengatakan, dampak dari krisis global akibat Covid-19 mengakibatkan kemampuan mengangsur anggota dari Maret 2020 hingga saat ini terus melemah.

“Kurang lebih 280 anggota atau 10 persen dari total anggota koperasi mengalami dampak signifikan,” imbuh dia.

Supriyadi menambahkan, alasan anggota koperasi tidak melakukan pembayaran angsuran karena banyaknya usaha yang tutup akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berkurangnya jumlah pembeli saat pandemi.

Adapun jumlah anggota koperasi hingga Desember 2019 telah mencapai lebih dari 36 ribu orang dengan 17 kantor cabang.

Segmen terbesar yang paling terdampak adalah pertanian dan perdagangan. Sebanyak 28 persen anggota yang mengalami efek paling dominan adalah petani bawang merah dan 28 persen lainnya adalah pedagang UMKM.

Supriyadi mengatakan, biaya benih yang dibeli petani bawang merah mengalami kenaikan harga, kendati demikian produksi tetap berjalan.

“Ketika petugas kami turun langsung ke lapangan, banyak petani yang tidak begitu mengerti penyebab kenaikan harga benih tersebut, namun analisa dari kami, efek PSBB membuat petani harus membeli benih dari luar wilayah Demak dengan kualitas yang lebih unggul,” ungkapnya.

Supriyadi menambahkan, dengan tidak berlakunya lagi PSBB di beberapa daerah, diharapkan benih bawang yang dibutuhkan petani bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang lebih murah.

Di samping itu, ada pula anggota yang merupakan karyawan swasta atau pabrik yang dirumahkan. Biasanya, anggota tersebut rutin menabung setiap bulannya, namun kini kondisi berbalik menjadi kegiatan menarik simpanan.

Kondisi tersebut makin menjadi menjelang hari raya Idul Fitri dan persiapan masuk anak sekolah. Banyak anggota yang menarik simpanannya dalam jumlah yang cukup besar.

Supriyadi menyampaikan, pembinaan dan komunikasi dengan anggota menjadi jalan keluar yang selalu kami utamakan.

“Namun, upaya terbaik tetap dilakukan yakni menyiapkan dana likuiditas utamanya saat anggota bermaksud menarik simpanan selama tiga bulan terakhir. Apabila benar-benar ada anggota yang membutuhkan simpanannya, maka kami harus berikan,” jelasnya.

Selain mengedepankan kebutuhan anggota, KSP KUD Mintorogo juga telah merancang beberapa skenario baru terutama saat kondisi pandemi Covid-19.

Mulai dari Mei hingga Juni 2020 lalu, tim lapangan telah menganalisis kondisi usaha masing-masing anggota. Hal itu dilakukan untuk menentukan strategi dan langkah terbaik untuk menyelamatkan usaha mereka.

Adapun skenario dan konsep baru tersebut sudah mulai diterapkan pada Juli ini. Seraya beradaptasi dengan new normal atau kebiasaan baru, beberapa usaha atau toko-toko anggota sudah mulai dibuka.

KSP KUD Mintorogo berupaya menghidupkan kembali usaha anggota, baik dengan stimulus pinjaman baru, maupun memutar angsuran yang masuk ke koperasi.

Stimulus atau modal baru diberikan kepada usaha anggota yang paling lemah dan berdampak. Sementara itu, dana angsuran yang dibayarkan anggota yang tidak terdampak akan diputar ke anggota yang usahanya paling berdampak.

“Dengan adanya stimulus tersebut, usaha anggota yang sempat melemah dapat kembali berjalan, bahkan nantinya mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi,” kata Supriyadi.

Selain stimulus, KSP KUD Mintorogo juga memberlakukan grace period atau masa tenggang. Misalnya, untuk usaha anggota yang terdampak yang baru mendapatkan stimulus, diberikan masa tenggang selama tiga bulan untuk tidak mengangsur kewajiban.

Upaya tersebut diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anggota untuk bangkit dan menyusun kekuatan dalam menggerakkan kembali roda ekonomi usahanya.

“Konsep pendampingan juga diterapkan, sehingga dana yang tersalur benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dankewajiban membayar tetap dilakukan,” terang Supriyadi.