Kabar pembangunan

Kunjungi Pulau Dewata, Bappenas Tinjau Kesiapan Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Revitalisasi Bali

Kompas.com - 07/08/2020, 14:26 WIB
Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas ke bali untuk meninjau pemulihan ekonomi dan sosial Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas ke bali untuk meninjau pemulihan ekonomi dan sosial

KOMPAS.com – Provinsi Bali merupakan salah satu etalase pariwisata Indonesia yang tak luput dari pukulan pandemi Covid-19.

Pada 2019, sebelum wabah menyerang, rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap triwulan Bali di atas 5,5 persen.

Pertumbuhan itu didorong oleh konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Bali tumbuh dari sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan akomodasi, serta makanan dan minuman.

Ketika pandemi menyerang, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II-2020 terkontraksi hingga minus 11 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Dari seluruh komponen pengeluaran yang mengalami penurunan, ekspor dan investasi paling terdampak besar. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, pukulan terbesar terjadi pada sektor akomodasi serta makanan dan minuman.

Pandemi juga berdampak besar pada ekspor jasa karena menurunnya wisatawan mancanegara. Penurunan terjadi seiring adanya pembatasan sosial dan pembatasan wisatawan guna menekan penyebaran virus.

Ekspor barang dari Bali juga turut turun selama pandemi. Hal ini ikut memengaruhi aktivitas ekonomi.

Demi mengembalikan ekonomi Pulau Dewata, pemerintah pusat pun turun tangan. Pemulihan ekonomi Bali akan turut mengerek perbaikan ekonomi Indonesia karena pariwisata Bali berkontribusi terhadap devisa negara.

Untuk itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Monoarfa bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan kerja dalam rangka kesiapan pemulihan ekonomi dan sosial Bali, Selasa (4/8/2020).

Kunjungan kerja ke Bali tersebut juga bertujuan mengatasi kesenjangan pembangunan di Provinsi Bali, terutama antara Bali Utara dan Bali Selatan.

“Di kunjungan kerja kali ini, Bappenas ingin memastikan kegiatan ekonomi produktif melalui pariwisata itu mulai dibuka secara bertahap dan aman. Kuncinya di implementasi adaptasi kebiasaan baru, seperti konsisten menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman,” jelas Suharso.

Salah satu agenda kunjungan itu adalah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster beserta jajarannya di Hotel Inaya Putri Bali, di Nusa Dua.

“Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali berdiskusi dan menyusun strategi revitalisasi Bali ke depan yang memastikan pemulihan ekonomi dan sosial serta revitalisasi Bali sejalan dengan penerapan protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19,” kata Suharso.

Sebagai informasi, Bali sudah dibuka untuk wisatawan lokal pada 31 Juli 2020. Sementara itu, keran wisatawan mancanegara baru akan dibuka pada 11 September 2020.

Dalam proses pemulihan tersebut, ciri khas Bali harus terus dijaga dan dilestarikan agar mampu menjadi destinasi pariwisata dunia dengan mengusung quality tourism.

Penandatanganan nota kesepahaman kemitraan tiga pihak Penandatanganan nota kesepahaman kemitraan tiga pihak

Jalin kemitraan tiga pihak atau triple helix

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk menjalin kerja sama kemitraan tiga pihak atau triple helix antara pemerintah, akademisi, dan swasta atau badan usaha.

Kerja sama dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Trade and Investment Queensland Government of Queensland, dan Central Queensland University di Kantor Gubernur Bali, Senin (3/8/2020).

Kemitraan triple helix tersebut mendorong penelitian dan pengembangan, pengaplikasian teknologi maju, dan keterlibatan bersama dalam memastikan rantai pasokan ternak, khususnya sapi Bali.

“Bali memiliki potensi sapi yang bagus. Kerja sama antara pemerintah, dunia perguruan tinggi dan penelitian, serta pengelola peternakan menjadi kunci agar Bali bisa menjadi pusat produksi sapi tingkat dunia,” kata Sekretaris Kementerian PPN sekaligus Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.

Himawan juga menegaskan, Undiksha memiliki peran penting dalam kerja sama ini untuk mengembangkan industri dan sektor lainnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, kesenjangan antara kawasan selatan dan utara Bali dapat diatasi.

Ada lima aspek penting dalam nota kesepahaman tersebut yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Pertama, nota kesepahaman ini merupakan salah satu rangkaian dari upaya pemulihan ekonomi nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Salah satu fokus yang diangkat dalam RKP tersebut adalah sistem pangan nasional yang andal dan berkelanjutan.

Kedua, kerja sama kemitraan triple helix merupakan langkah konkret dalam penjabaran sistem pangan yang salah satunya fokus pada aplikasi teknologi budidaya ternak sapi selayaknya di Australia.

Untuk itu, kerja sama akan menjembatani inovasi dan adopsi teknologi antara riset yang ada di perguruan tinggi dan pengelola peternakan. Dengan begitu, upaya pengembangan populasi sapi hingga satu juta ekor dapat tercapai untuk memenuhi permintaan pasar.

Kemudian, Kabupaten Buleleng yang berpotensi sebagai Pusat Perkembangan Ternak Ruminansia juga akan diarahkan sebagai basis pembesaran (feedlot) sapi Bali dunia.

Ketiga, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan akselerasi korporasi peternakan sapi di Bali dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yang dimulai dari 2021.

Hal itu sejalan dengan salah satu dari 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yakni penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.

Keempat, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan berbagai pihak sebagai salah satu kunci pelaksanaan pembangunan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta atau perguruan tinggi.

Hal itu merupakan upaya untuk memperkuat creative financing dengan menggali sumber-sumber pembiayaan selain APBN, seperti dari swasta, masyarakat, serta lembaga internasional.

Kelima, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Trade and Investment Queensland Australia dan Central Queensland University Australia sebagai mitra internasional. Kemitraan ini merupakan momentum Indonesia untuk menjadi partner yang tepat dalam memperkuat produksi pangan dunia.

Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pasar pangan, tapi juga dapat memperkuat posisi sebagai produsen pangan untuk regional, nasional, hingga global.

“Tujuan kemitraan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2020-2024, yaitu tercapai konsumsi pangan yang beragam, meningkatnya konsumsi protein asal ternak, meningkatnya ketersediaan protein hewani, produksi daging, serta meningkatkan nilai tukar petani,” jelas Arifin.