Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pertamina Berdayakan Aset di Kalimantan Tengah
KOMPAS.com - Pertamina bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur untuk mendayagunakan aset berupa jalan sepanjang 60 kilometer.
Aset tersebut terdiri dari jalan yang menghubungkan Desa Bentot di Kecamatan Petangkep Tutui dengan Desa Telang Baru di Kecamatan Paju Epat dan landing site berupa jalan di tepi sungai Patai Telang Baru, Kabupaten Barito Timur.
Sinergi dengan Pemprov Kalimantan Tengah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kamis, (27/8/2020) di kantor gubernur provinsi Kalimantan Tengah.
Seremoni dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Komisaris Pertamina Condro Kirono, Direktur Penunjang Bisnis M Haryo Yunianto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Lili Pintauli Siregar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Tengah Dr Mukri.
Pada kesempatan tersebut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan harapannya agar pengembangan infrastruktur jalan ini berguna bagi ekonomi masyarakat.
“Diharapkan dengan kerjasama ini kita dapat mengembangkan infrastrukturnya dan menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan KPK dan Kajati Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengawal aset Pertamina di Kabupaten Barito Timur tersebut.
Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Lili Pintauli Siregar menyambut baik penyelesaian aset Pertamina dan pengelolaan secara bersama dengan Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Barito Timur tersebut.
“Kami juga akan melakukan monitoring dan memastikan untuk membantu jika ada kendala ke depan. Karena salah satu tugas KPK adalah melakukan fungsi kordinasi dan supervisi dengan instansi yang berkaitan, dalam bentuk pengawasan tindak korupsi. Selain itu juga melakukan kegiatan monitoring terhadap penyelenggaraan ilustrasi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Senada dengan Wakil Ketua KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr Mukri juga mengapresiasi kolaborasi dan sinergi Pertamina dengan pemerintah daerah dalam rangka penertiban dan optimalisasi aset tersebut.
Ia berharap sinergi ini menjadi pilot project untuk penyelesaian masalah aset Pertamina yang lain. “Harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik dalam rangka peningkatanpendapatan asli daerah,” katanya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menambahkan bahwa sinergi ini merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan penertiban aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Nicke juga menyampaikan bahwa Kalimantan adalah wilayah strategis bagi Pertamina dan merupakan wilayah yang coverage operasi dari hulu ke hilir sangat lengkap.
"Di hulu kami memiliki aset seperti di Bunyu, Sanga- Sanga, Tarakan, dan Tanjung, lalu ada juga Mahakam yang menghasilkan gas terbesar. Kita juga memiliki kilang Balikpapan yang memberikan kontribusi 25 persen produksi BBM se-Indonesia, dan mensuplai BBM ke seluruh wilayah timur Indonesia," ujarnya.
Pertamina, lanjut Nicke, saat ini juga sedang mengembangkan kilang dan menambah kapasitas dari 266 ribu barel perhari menjadi 366 ribu barel perhari. Oleh sebab itu, kilang tersebut akan jadi kilang terbesar di Indonesia.
Cakupan di hilir pun tidak kalah besar. Pertamina memiliki 10 terminal BBM, 460 SPBU, dan 9 DPPU untuk pengisian avtur.
“Ini merupakan aset yang sangat besar dan terus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Kami sangat terbuka untuk melakukan penataan dan kerjasama dengan pemda diperlukan agar aset ini memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya,” imbuh Nicke.
