Advertorial

Pastikan Program Strategis Berjalan Lancar, Pertamina Bersinergi dengan KPK

Kompas.com - 04/10/2020, 16:50 WIB
Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Indonesia
(Dok. Humas Pertamina) Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Indonesia

KOMPAS.com - Guna memastikan setiap program dan proyek strategis berjalan lancar sesuai koridor hukum, PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku institusi penegak hukum.

Menindaklanjuti kerja sama tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengunjungi Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (2/10/2020). Ia didampingi Direktur Penunjang Bisnis M. Haryo Yunianto, CEO Commercial & Trading Subholding Mas'ud Khamid, dan CEO Upstream Subholding Budiman Parhusip.

Kunjungan diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri beserta jajaran pejabat KPK, di antaranya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan.

"Kami telah memaparkan seluruh issue strategis yang dihadapi Pertamina, (mulai dari) program strategis dan solusinya hingga dukungan yang kami perlukan dari KPK, agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah," ujar Nicke.

Lebih lanjut, Nicke menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang telah disampaikan langsung kepada pihak KPK. Salah satu di antaranya adalah penugasan dan tanggung jawab Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus sebagai perusahaan minyak dan gas (migas) nasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi di Indonesia.

"Kami menyampaikan issue strategis di bidang hulu migas dan upaya strategis dan berkelanjutan yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan cadangan atau produksi migas," lanjut Nicke pada sesi konferensi pers.

Dalam kesempatan ini, Pertamina juga membahas proyek kilang yang berada dalam proses penambahan kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.

Nicke menjelaskan bahwa salah satu upaya Pertamina dalam menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil fuel adalah dengan menjalankan program Biodiesel 30 persen (B30) dan Biodiesel 100 persen (B100).

Selain itu, ada pula kebijakan Domestik Market Obligation terkait volume dan harga batubara. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dimetil eter (DME) dan mengurangi impor liquified petroleum gas (LPG).

"Ini sangat strategis karena Indonesia memiliki sumber sawit melimpah, sehingga kita harus gunakan dan menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia. Dengan begitu, kami dapat meningkatkan ketahanan energy supply dari Biodiesel secara berkelanjutan dan ekonomis," kata Nicke.

Tidak lupa Nicke menyinggung upaya Pertamina dalam peningkatan distribusi BBM agar dapat menjangkau 77.000 desa di seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu, kita harus membangun lebih banyak outlet di seluruh desa di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati aksesibilitas energi dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan energi yang terjangkau," katanya.

Terkait sinergi dengan KPK, Nicke menjelaskan bahwa selama ini komunikasi dan koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik.

Ia mengambil contoh kerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan dalam rangka penyelamatan aset negara yang dikelola Pertamina di seluruh daerah. Sinergi ini selanjutnya akan dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Melalui sinergi ini, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 Triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Kedua aset ini, kata Nicke, akan dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Apa yang kami paparkan tadi, Alhamdullilah mendapat respon baik dari jajaran KPK. Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian yang dapat dikerjasamakan antara Pertamina dan KPK," tutup Nicke.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, menyambut baik rencana sinergi tersebut. Sebab, baik KPK maupun Pertamina sama-sama mempunyai tugas mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kerja sama ini nanti akan dibahas lebih detail di bawah naungan Deputi Pencegahan. Target kita adalah memastikan bahwa BUMN ini bekerja dengan baik dan tugas KPK juga bisa berjalan," pungkas Lili.