Kabar pembangunan

Wisata DIY Mulai Bangkit, Bappenas: Protokol Kesehatan Menjadi Kunci

Kompas.com - 21/10/2020, 16:57 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan Yogyakarta merupakan daerah yang bergantung pada sektor jasa, utamanya sektor pariwisata sebesar 10 persen sampai 11 persen. (Dok. Bappenas) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan Yogyakarta merupakan daerah yang bergantung pada sektor jasa, utamanya sektor pariwisata sebesar 10 persen sampai 11 persen.

KOMPAS.com - Sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi dan sosial Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai destinasi pariwisata prioritas, pemerintah setempat kembali membuka destinasi wisata seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan sejak 25 Juni 2020.

Sektor pariwisata di DIY pun mulai bangkit dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat demi keamanan masyarakat dan wisatawan.

“Pada masa pandemi ini, harus tetap produktif dengan catatan aman Covid-19," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Subandi Sardjoko dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/10/2020).

Untuk itu, kata dia, kesadaran dan kepatuhan turis, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain itu, kepatuhan tersebut juga harus diiringi peningkatan kapasitas pelayanan rujukan di sekitar kawasan wisata Borobudur serta perluasan tracing, testing, dan treatment Covid-19.

Lebih dari itu, Subandi Sardjoko menyatakan, reformasi sistem kesehatan sebagai prioritas pembangunan kesehatan yang mencakup delapan area harus diselaraskan dengan rencana pembangunan kesehatan daerah.

Fokus pembangunan pariwisata

Dibukanya destinasi wisata Jawa Tengah dan DIY selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Pemerintah bahkan telah menyiapkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan sebagai pedoman bagi Kementerian atau Lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan.

Pedoman itu dibutuhkan mereka sebagai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan di Borobudur dan sekitarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, rencana induk tersebut untuk meningkatkan kualitas serta akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata.

Tak hanya itu, rencana tersebut juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, dan mendorong kualitas investasi pemerintah dan swasta di Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan.

"Rencana induk ini meliputi pengaturan tata ruang, peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata, pengemasan baru dalam penyelenggaraan event, peningkatan promosi pariwisata, penyiapan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pelestarian sumber daya alam (SDA), pengembangan sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” papar Suharso.

Lebih lanjut, Suharso menjelaskan, Yogyakarta merupakan daerah yang bergantung pada sektor jasa, utamanya sektor pariwisata sebesar 10 persen sampai 11 persen.

Namun sejak pandemi Covid-19 merebak, geliat di sektor ini terkena imbasnya.

"Maka ke depannya, perlu upaya-upaya untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan kegiatan yang dapat memberikan pengganda ekonomi yang tinggi, sambil menanti vaksin,” ujar Suharso.

Sementara dari segi pembiayaan, tambah Suharso, pemda juga perlu mempunyai rencana induk pengembangan rencana kesehatan yang mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dan mengedepankan pembiayaan alternatif seperti blended finance dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, sumber-sumber pendanaan yang baru sangat penting sebagai alternatif dari sumber-sumber pembiayaan tradisional.

"Tetap harus ada porsi anggaran dari pemerintah daerah. Kalau nanti di tingkat nasional kita punya Sovereign Wealth Funds, mungkin di daerah bisa punya akses,” terangnya.