Membangkitkan Koperasi sebagai Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional
KOMPAS.com – Di tengah pandemi Covid-19, koperasi memiliki peran vital guna membantu penyaluran program bantuan atau kredit permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira Adhinegara, kehadiran koperasi penting untuk menggairahkan ekonomi nasional. Sebab, koperasi bisa menjangkau 64 juta UMKM di Indonesia.
“Saat ini, koperasi memiliki basis data terkait pelaku UMKM. Pihak perbankan saja biasanya ambil data dari koperasi. Jadi, memang saat ini pemerintah harus mengembalikan peran koperasi agar ekonomi kerakyatan kembali bergairah,” ujar Bima melalui rilis yang Kompas.com terima, Selasa (27/10/2020).
Apalagi, saat ini sektor perbankan sedang mengurangi penyaluran bantuan kredit untuk pelaku UMKM. Penyebabnya, risiko kredit macet yang terbilang tinggi.
Di samping itu, pelaku UMKM masih sulit untuk bisa mendapatkan permodalan dari perbankan karena terkendala jaminan.
“Untuk kredit, pelaku (usaha) mikro, biasanya mereka tidak punya jaminan. Makanya, mereka sulit dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan,” ujar Bima.
Berbeda dengan koperasi, lanjutnya. Koperasi relatif tidak memerlukan jaminan. Selama pelaku UMKM aktif menjadi anggota koperasi, penyaluran pinjaman atau kredit lebih dimudahkan.
“Jadi, usaha mikro dan kecil bisa terus jalan. Itulah kelebihan dari koperasi,” jelas Bima.
Di era digital, kata Bima, peran koperasi pun tetap dibutuhkan. Pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, bisa memanfaatkan teknologi guna pemasaran dan edukasi.
Oleh karena itu, Bima berharap, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) harus memperbesar peran koperasi agar bisa menjadi pilihan utama dan andalan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.
Kelebihan peminjaman modal di koperasi juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini. Salah satunya, bunga yang lebih rendah.
“Bunganya lebih rendah dan tidak diperlukan adanya jaminan. Jika dibebani bunga yang besar, mereka akan mengalami kesulitan. Namun, dengan adanya koperasi, bunga bisa jauh lebih rendah, yakni berkisar 0,5 persen dari omzet sehingga tidak membebani para pelaku usaha dalam mengembalikan pinjamannya,” katanya.
Selain itu, lanjut Hermawati, kelebihan lainnya dari koperasi adalah adanya penanganan langsung dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkop UKM.
“Jika peranan koperasi kembali digaungkan, bisa saja penyaluran dana atau program dari pemerintah bisa lebih cepat tersalurkan,” ujarnya.
Memang, masih ada masyarakat yang enggan bergabung dalam koperasi. Namun, menurut Hermawati, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat.
“Mulai dari pembuatan akta, urusan keanggotaannya, belum lagi masalah birokrasi yang berbelit-belit. Inilah yang menjadikan orang tidak lagi berminat untuk bergabung atau mendirikan koperasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Hermawati, pemerintah harus gencar dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa lebih tertarik untuk kembali berkoperasi.
