Dukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga, Penguatan UMKM Menjadi Kunci

KOMPAS.com – Perlambatan ekonomi karena pandemi Covid-19 membuat upaya pengendalian inflasi mengalami penyesuaian.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah, yaitu mendorong daya beli konsumen dan produktivitas produsen. Terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pangan.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Kamis (22/10/2020), Presiden Joko Widodo memaparkan hal itu.

Ia mengungkap bahwa kondisi perekonomian 2020 berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kali ini, pemerintah dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus bagi produsen untuk tetap berproduksi,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/10/2020).

Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 ditujukan untuk mendukung UMKM dengan mengusung tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju”.

Dalam rakornas tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan lima hal penting terkait upaya pengendalian inflasi.

Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi diarahkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat.

Hal itu dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Kedua, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja bantuan sosial dan modal dalam mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor UMKM.

Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.

Keempat, diperlukan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah.

Terakhir, pemerintah daerah didorong membangun optimisme pemulihan ekonomi.

Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19, baik di pusat maupun daerah.

Dok. Bank Indonesia

Tingkatkan peran UMKM

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali. Meski demikian, kondisi ini masih lebih rendah dari batas bawah target inflasi karena permintaan domestik yang belum kuat.

Perry menyebutkan, inflasi diperkirakan kembali ke target awal yaitu 3,0 persen—atau plus minus 1 persen--pada 2021 dengan pasokan barang dan jasa yang memadai.

Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, kata dia, UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Kami memandang transformasi UMKM dengan ekosistem terintegrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Perry.

Saat ini, UMKM di Indonesia berjumlah 64 juta. Jumlah itu sama dengan 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 persen UMKM bergerak di bidang pangan.

Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, lanjut dia, ada empat strategi kunci yang perlu ditempuh.

Pertama, korporatisasi atau pembentukan kelompok UMKM untuk memperkuat skala ekonomi usaha. Kedua, peningkatan kapasitas, baik dari sisi produksi, keuangan, maupun pemasaran.

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan, baik dari perbankan maupun non-perbankan, termasuk fintech. Keempat, pemanfaatan teknologi digital, baik dari sisi produksi maupun pemasaran.

Oleh karenanya, Perry menegaskan bahwa BI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Apresiasi kinerja

Masih dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Iskandar Simorangkir memaparkan peran penting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sebagai upaya pengendalian inflasi, ia menjelaskan, TPID telah melakukan sejumlah inisiatif dan inovasi sepanjang 2019.

Inisiatif dan inovasi tersebut antara lain, program kampung cabai di Deli Serdang dan subsidi ongkos angkut speedboat.

Hal itu dilakukan untuk menekan biaya logistik dan menjaga daya beli masyarakat di Mahakam Ulu.

Sementara itu, ada pula pengembangan bawang merah Enrekang dan peningkatan produksi ikan dengan aplikasi Fish-Go di kawasan Sulawesi dan Nusampua. 

Adapun dalam penyelenggaraan Rakornas, sejumlah TPID mendapatkan apresiasi atas kinerja terbaik dan berprestasi sepanjang 2019.

TPID terbaik tingkat provinsi diraih oleh Sumatera Barat untuk wilayah Sumatera, Jawa Tengah untuk wilayah Jawa-Bali, Kalimantan Timur untuk wilayah Kalimantan, Gorontalo untuk wilayah Sulawesi, dan Papua untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dok. Bank Indonesia

Sementara, TPID terbaik tingkat kabupaten atau kota diraih oleh Kabupaten Bungo untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Jawa-Bali, Kota Samarinda untuk wilayah Kalimantan, Kota Gorontalo untuk wilayah Sulawesi, dan Kota Jayapura untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Selain itu, penghargaan TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten atau Kota diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Badung untuk wilayah Jawa-Bali, Kabupaten Mahakam Ulu untuk wilayah Kalimantan, Kabupaten Majene untuk wilayah Sulawesi; dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima apresiasi tersebut mewakili provinsinya yang dinobatkan sebagai TPID terbaik untuk wilayah Jawa-Bali.

Di kesempatan tersebut, Ganjar mengatakan bahwa prestasi itu merupakan hasil sinergi dan koordinasi segenap TPID, baik dari Bank Indonesia maupun pemerintah kabupaten atau kota untuk menjaga inflasi di Jawa Tengah.

“Ada kekompakan dari TPID, baik dari BI, pemerintah daerah, maupun dukungan dari kabupaten/kota. Ini dibantu forum komunikasi pemdanya juga,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, kalau ada volatile food yang membuat inflasi tinggi dan ada indikasi-indikasi potensi pidana, misalnya, ini cepat ditangani.

“Bahkan, dengan ini, kontrol bisa terjadi dengan baik,” tuturnya. 

Senada dengan Ganjar, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan, kerja sama antartim dalam TPID menjadi kunci pengendalian inflasi.

Sebagai informasi, Kota Samarinda empat tahun berturut-turut mendapatkan TPID Award.

Untuk TPID Award 2020, salah satu program yang dinilai berhasil yaitu penjualan bawang putih sampai ke tingkat rukun tetangga (RT) lewat unit usaha Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU).

“Ke depan, kiranya program-program yang telah dibuat peta jalannya dapat kami eksekusi dengan baik sehingga tidak saja menghasilkan output yang diharapkan, tetapi juga menghasilkan outcome, bahkan benefit bagi warga kota,” ujar Syaharie.

Pihaknya berharap, segala upaya pengendalian inflasi dan penguatan UMKM akan berbuah baik. Dengan begitu, perekonomian kembali melaju dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.