Kabar pembangunan

Strategi Pembangunan dan Penanganan Bencana untuk Jabar Bagian Selatan

Kompas.com - 02/11/2020, 16:48 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat mengecek kondisi bantaran Sunga Cipalebuh, Pamengpeuk, Garut, Jawa barat untuk mitigasi banjir, Jumat (23/10/2020). (Dok. Kementarian PPN/Bappenas) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat mengecek kondisi bantaran Sunga Cipalebuh, Pamengpeuk, Garut, Jawa barat untuk mitigasi banjir, Jumat (23/10/2020).

KOMPAS.com – Provinsi Jawa Barat (Jabar) bagian selatan merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus pembangunan demi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jabar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, wilayah itu memiliki banyak potensi ekonomi dan alam yang sedang dikembangkan lewat beberapa program.

“Beberapa program yang sedang dalam proses pelaksanaan, yakni pembangunan jalan tol, jalur kereta api Bandung-Banjar, penanganan UNESCO Global Geopark Pelabuhan Ratu, penataan pariwisata, pengembangan industri kecil menengah (IKM), korporasi berbasis petani digital, dan inisiasi monogram desa,” ujar Suharso aat memimpin Kunjungan Kerja bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Barat selatan, pada 23–28 Oktober 2020.

Saat ini, di Jabar bagian selatan, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga sedang dalam tahap pembangunan. Proyek-proyek infrastruktur itu merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

PSN yang pertama adalah pembangunan Bendungan Leuwikeris dengan periode konstruksi 2018–2021. Bendungan ini dibangun untuk memproduksi energi listrik, menghasilkan irigasi persawahan, dan menyediakan air baku bagi masyarakat.

Hingga Oktober 2020, progres pembangunan fisik bendungan sudah mencapai 70 persen dengan target pengisian awal bendungan atau impounding pada 2022 serta pemanfaatan pada 2023.

Kemudian, ada pula proyek Tempat Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. TPPAS ini dibangun untuk melayani dan mempercepat penanganan sampah di enam kabupaten dan kota Jabar, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut.

Selanjutnya, peningkatan jalur kereta api Bandung-Banjar yang targetnya mencakup normalisasi drainase dan gorong-gorong serta perbaikan jembatan dan hidrolika sungai antara Cirahayu–Banjar koridor Bandung–Banjar dengan total panjang jalur 52 kilometer.

Per Oktober 2020, penggantian rel dan bantalan rel sudah mencapai 62 persen atau setara dengan 36,27 kilometer.

Jika proyek tersebut rampung, kecepatan rata-rata kereta api Bandung-Banjar akan meningkatkan dari semula 60 kilometer per jam menjadi 70 kilometer per jam. Proyek ini, juga meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, khususnya pada koridor Bandung–Banjar, dan mendukung program padat karya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pentingnya Strategi Penanganan Bencana

Suharso menjelaskan, agar pembangunan berbagai PSN tersebut dapat selesai tepat waktu, Pemerintah Provinsi Jabar harus memiliki langkah pencegahan dan penanganan bencana yang tepat. Pasalnya, Jabar bagian selatan merupakan kawasan dengan ancaman bencana hidrometeorologi tinggi, khususnya banjir dan tanah longsor.

“Langkah yang perlu dilakukan adalah penataan penggunaan lahan sesuai daya dukung lahan, penumbuhan budaya sadar bencana, pengembangan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, serta pembangunan infrastruktur kebencanaan,” tutur Suharso dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (28/10/2020).

Langkah-langkah tersebut dibutuhkan karena bencana alam tidak hanya menghambat pembangunan PSN, tapi juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga kerugian materil.

Contohnya, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tasikmalaya pada 12 Oktober 2020. Bencana banjir itu terjadi di 31 titik dan tanah longsor terjadi di 13 kecamatan, termasuk Kecamatan Cipatujah.

Akibat banjir dan tanah longsor itu, sebanyak ratusan orang mengungsi dan ratusan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan serta kerugian akibat bencana itu ditaksir mencapai Rp 52,9 miliar.

Selain langkah tepat, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, penanganan bencana juga harus dilakukan secara terpadu dengan sejumlah strategi.

Adapun sejumlah strategi yang dimaksud, yakni pembangunan satu data bencana terintegrasi, penguatan sistem peringatan dini bencana terpadu, penguatan ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial adaptif.

“Kemudian, melakukan penguatan kelembagaan yang kolaboratif, peningkatan investasi dan pembiayaan yang inovatif, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir sangat penting untuk mitigasi bencana,” tandas Rudy.