Mendikbud Pastikan Wilayah 3T Jadi Prioritas dalam Program Digitalisasi Sekolah

KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di dalam program digitalisasi sekolah pada 2021.

Nantinya, lewat program itu, sekolah di wilayah 3T akan menjadi prioritas untuk menerima bantuan berupa laptop, proyektor, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Digitalisasi sekolah itu tidak hanya penyediaan sarana TIK, tetapi juga mempermudah guru untuk memilih apa yang paling cocok untuk anaknya,” papar Mendikbud dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/11/2020).

Nadiem menjelaskan, program tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kemenkominfo akan bertugas untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet di semua wilayah sasaran. Sementara itu, Kemendikbud bertugas menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung digitalisasi di setiap sekolah.

“Jadi, itu yang pasti akan kami dorong untuk tahun depan, digitalisasi sekolah,” kata Nadiem saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri menjelaskan, anggaran digitalisasi sekolah pada 2021 mencapai Rp 3 triliun.

Rencananya, setiap sekolah akan menerima 15 unit laptop dan satu access point. Laptop tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti asesmen kompetensi minimum, asesmen nasional, dan praktikum.

“Total dana yang diinginkan untuk digitalisasi sekolah ini sebenarnya mencapai Rp 15 triliun. Namun, baru bisa dianggarkan Rp 3 triliun,” ujar Jumeri.

Menurut Mendikbud, laptop dipilih sebagai salah satu sarana digitalisasi karena dinilai lebih tahan lama dan memiliki lebih banyak fungsi daripada tablet. Selain itu, laptop yang diberikan bisa digunakan oleh guru maupun siswa.

Selain pengadaan perangkat elektronik, Kemendikbud juga berencana membuat platform khusus untuk para guru. Lewat platform tersebut, guru bisa dengan mudah memilih dan mengunduh kurikulum dalam bentuk modul-modul sehingga proses pembelajaran akan lebih efisien.

Penyesuaian dana BOS

Lebih lanjut, Mendikbud mengatakan, pemerintah berencana untuk menyesuaikan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T pada 2021.

Nadiem menilai, kebijakan itu menjadi upaya pemerintah menjangkau dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T agar mampu mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.

“Tahun depan, kami akan prioritaskan pada sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan daerah-daerah terluar, terdepan, dan terluar. Karena kasihan sekali, sekolah itu tidak menerima (dana BOS) yang banyak sekali,” kata Mendikbud saat berdiskusi dengan guru-guru SD Negeri 15 Palu, Kamis (5/11/2020).

Padahal, kata Nadiem, sekolah-sekolah di wilayah 3T juga memiliki biaya-biaya untuk keperluan operasional sekolah. Sementara itu, Nadiem memastikan, bagi sekolah besar dan mapan tidak akan ada pengurangan dana BOS pada 2021.

“Kami akan pastikan, tidak ada dana BOS yang turun. Tapi untuk teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal, itu akan meningkat secara dramatis. Itu adalah yang namanya proafirmasi, prorakyat yang membutuhkan,” kata Mendikbud.

Lebih lanjut, Mendikbud juga menyosialisasikan kebijakan terkait kebebasan penggunaan dana BOS yang seluruh keputusannya berada di tangan kepala sekolah.

“Jadi, dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer, beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Silakan dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS. Namun, tentunya dengan pelaporan yang transparan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya di Kota Palu, Mendikbud mengunjungi beberapa sekolah, yakni SMK Negeri 8 Kota Palu, TK Alkhairat, TK Nurul Jamiah Talise, SD Negeri 15 Kota Palu, SMK Negeri 7 Kota Palu, dan SMA Negeri 2 Kota Palu.

Selain memastikan pembangunan sekolah pascagempa berjalan dengan baik, Mendikbud juga melakukan diskusi terbuka dengan para guru, kepala sekolah, dan para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) terkait program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Pada saat kunjungan ke SMK Negeri 7 Kota Palu, Mendikbud meresmikan gedung simulator ruang praktik siswa pelayaran yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita.