Advertorial

Tepat Sasaran, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro Efektif Bantu Pelaku UMKM di Yogyakarta

Kompas.com - 12/11/2020, 07:54 WIB
Kegiatan monitoring dan evaluasi Banpres Produktif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dok. Kemenkop UKM) Kegiatan monitoring dan evaluasi Banpres Produktif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KOMPAS.com – Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro atau BPUM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersalurkan tepat sasaran sehingga efektif membantu usaha di masa pandemi.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Rulli Nuryanto mengatakan, bantuan tersebut digunakan dengan baik oleh para penerima yang merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang jasa bordir, bengkel, dan pembuatan kue.

“Dana bantuan yang diterima para pelaku usaha kemudian dimanfaatkan untuk membeli peralatan atau menambah modal guna meningkatkan produksi,” kata Rully lewat rilis resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (11/11/2020).

Tak hanya itu, Rully juga menemukan beberapa penerima Banpres yang berada di Bantul dan Sleman mengalami kenaikan omzet. Bantuan ini mendorong pelaku UMKM untuk bangkit usai mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

"Berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) dua hari, yakni Senin (9/11/2020) dan Selasa (10/11/2020), banyak pelaku UMKM yang ulet dan mereka sudah mengalihkan bisnisnya dari offline ke online, menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka inilah yang bisa survive menghadapi setiap kesulitan," tutur Rulli.

Meski demikian, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UKM sekaligus Ketua Tim Monev Deputi Bidang Pembiayaan dalam program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro Luhur Pradjarto mengaku, penyaluran bantuan tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan waktu.

Karena itu, kegiatan monev harus terus dijalankan agar penyaluran Banpres Produktif tepat sasaran, cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu pula, kesalahan administrasi bisa diminimalisasi.

"Proses penyaluran harus berhati-hati supaya tidak ada kesalahan data. Untuk itu, Tim Kelompok Kerja (Pokja), khususnya yang bertanggung jawab dalam rangka sosialisasi, harus bisa meyakinkan masyarakat agar antara pemerintah dan bank penyalur tidak dibenturkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Luhur.

Selain itu, Luhur juga berharap, para pelaku UMKM bisa jujur dengan kondisinya dan lembaga pengusul calon penerima Banpres bisa bekerja lebih teliti lagi. Pasalnya, hal tersebut berpengaruh pada keberhasilan program pemerintah.

"Harus dibangun sistem pendataan yang baik. Diharapkan sistem baru tersebut tahun ini bisa selesai supaya mudah dalam melakukan penyaluran dan tepat sasaran," kata Luhur.

Luhur tak lupa mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM DIY atas usahanya dalam mengumpulkan calon penerima Banpres Produktif.

Secara keseluruhan, jumlah penerima Banpres Produktif di Provinsi DIY tercatat sebanyak 268.066 pelaku UMKM. Namun, hanya 67,4 persen atau 180.864 yang dinilai layak mendapatkan bantuan itu.

“Berdasarkan usulan Dinas Koperasi dan UKM, 82 persen dari jumlah penerima memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai penerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro," terang Luhur.

Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menyatakan, data untuk penyaluran Banpres Produktif sangat dinamis. Tak heran angkanya selalu berubah. Apalagi, ada 270.000 UMKM yang terdata di Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul).

Srie menambahkan, pihaknya menggunakan data valid berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menyaring pelaku UMKM penerima Banpres Produktif. Lewat metode tersebut, Dinas Koperasi dan UKM DIY berhasil mengumpulkan data pelaku UMKM sebanyak 219.935.

"Progres per 17 September 2020, data penerima berjumlah 134.000. Intinya, kami akan support data yang valid untuk Banpres Produktif untuk Usaha Mikro. Bahkan, saat ini, kami punya data by name by address para pelaku UMKM. Harapannya, ada pembiayaan dari perbankan untuk program yang lain," imbuh Srie.

Manfaat Banpres begitu terasa

Salah satu penerima Banpres Produktif Mujirah Budiwahyuni mengaku terbantu dengan uluran tersebut.

Perempuan perajin bordir asal Gowok, Depok, Sleman, itu merasa gembira karena bantuan diberikan tepat saat usahanya sedang mengalami penurunan omzet.

Mujirah berkata, sebelum pandemi Covid-19, penghasilannya mencapai Rp 750.000 per bulan. Pendapatannya kian menurun drastis ketika memasuki puncak pandemi, yakni hanya Rp 250.000 per bulan.

"Saya tidak menyangka akan menerima bantuan dari pemerintah. Kebetulan ada pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke sini meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Juli lalu. Selang beberapa bulan, yakni September, ada bantuan sebesar Rp 2,4 juta masuk ke rekening. Proses pencairannya juga sangat mudah sehingga langsung saya gunakan untuk mengembangkan usaha,” tutur Mujirah.

Hal senada dikemukakan Edi Mulyono. Pemilik usaha bengkel sepeda ini memanfaatkan Banpres Produktif untuk membeli peralatan bengkel, seperti kompresor, gerinda listrik, dan alat setel roda.

"Bantuan ini bermanfaat sekali. Dulu semua pekerjaan, saya lakukan serbamanual. Dengan alat baru jadi lebih memudahkan pekerjaan, " kata Edi.

Soal proses mendapatkan bantuan, Edi mengatakan bahwa ada petugas BRI yang mendatanginya pada Agustus lalu.

"Kami ngobrol-ngobrol dan saya ditawari bantuan dari pemerintah sebesar Rp 2,4 juta. Selanjutnya, saya datang ke BRI cabang Ambarukmo dan ternyata memang menerima bantuan," tutur edi.

Di balik rasa syukurnya, Edi berharap bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

"Bantuan seperti ini jangan sampai keliru. Misalnya, jatuh ke orang yang menganggur. Hal ini tidak mendidik. Kalau orang punya usaha, sekecil apa pun bantuan, tentu akan bermanfaat, " ujar Edi.

Perajin tas asal Gunung Kidul, Iwan Setiadi pun merasakan manfaat serupa dari Banpres Produktif. Ia mengaku senang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Usaha saya yang sempat berhenti karena pandemi Covid-19 kini bisa berjalan lagi," ujar Iwan.

Ia pun berharap, ke depan pemerintah bisa terus membantu pelaku usaha mikro di masa yang akan datang, baik dalam bentuk bantuan modal kerja maupun pelatihan.