Kabar pembangunan

Kick Off Coremap-CTI Papua Barat, Bappenas-KKP Tingkatkan Komitmen Pelestarian Terumbu Karang

Kompas.com - 18/11/2020, 14:30 WIB

KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melaksanakan Kick-off Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) “Melestarikan Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Sorong, Papua Barat, Jumat (13/11/2020).

Peluncuran Coremap-CTI, pilot project yang dilaksanakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di sejumlah lokasi di Indonesia, salah satunya Papua Barat, bertujuan untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan terumbu karang serta ekosistem terkait, termasuk kawasan konservasi perairan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan pendekatan konvergensi, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai enabler para pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan dengan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial.

“Dari Kota Sorong ini, kita semua ingin menegaskan komitmen kita untuk memperkuat rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, termasuk upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Bappenas menegaskan tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Coremap-CTI juga menjadi upaya Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat di sektor pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pilot project Coremap-CTI juga menjadi bagian penting dari Strategi Pengelolaan Pesisir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, target yang ingin dicapai pada RPJKM 2020-2024 adalah penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya kelautan.

“Terutama pengelolaan terumbu karang dengan basis ilmiah dan didukung langsung oleh kolaborasi berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat setempat,” ujar Arifin.

Strategi Pengelolaan Pesisir dalam RPJMN 2020-2024 pun mencakup tiga upaya pengelolaan sumber daya pesisir.

Tiga upaya tersebut yaitu, pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan sebesar 80 persen dari potensi, penetapan kawasan konservasi seluas 23,14 juta hektare, dan penataan ruang laut dan zonasi pesisir.

Menurut Arifin, Coremap-CTI juga menjadi bagian dari tiga kerangka besar desain pembangunan nasional.

“Pertama, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kedua, kebijakan kelautan Indonesia untuk mengelola sumber daya dan tata ruang kelautan secara optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai amanat RPJMN 2020–2024,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Arifin, adalah percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga menuturkan, substansi Coremap-CTI merupakan kolaborasi multi-stakeholders untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pesisir secara keseluruhan menuju pesisir yang berkelanjutan, lestari, dan mandiri.

“Coremap-CTI juga menjadi pengungkit ekonomi pascapandemi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir berkelanjutan,” ujar Himawan.

Poros maritim

Peluncuran Coremap-CTI juga bagian dari perwujudan visi besar Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dengan luas lautan sebesar 70 persen dari total luas wilayah negara dan garis pantai yang membentang sepanjang 108.000 kilometer (km), Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir yang sangat melimpah.

Indonesia juga memiliki sumber daya ikan sebesar 12,54 juta ton per tahun, menjadi rumah bagi 596 jenis terumbu karang atau 69 persen dari total terumbu karang di dunia dengan luas tak kurang dari 25.000 km atau sebesar 14 persen dari luas terumbu karang dunia, serta 39 persen jenis ikan karang di dunia.

Sebagai bagian dari kawasan segitiga terumbu karang dunia, wilayah perairan Indonesia timur memegang peranan vital secara ekologis, ekonomi, dan sosial.

Untuk itu, implementasi Coremap-CTI dapat digunakan sebagai terobosan revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan pun mutlak diperlukan.

Menteri KP mengatakan, wilayah kegiatan Coremap-CTI mencakup Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur (NTT), Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah barat, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat di Papua Barat.

Terumbu karang pun memegang peran yang begitu penting. Secara ekologi, terumbu karang bermanfaat sebagai penunjang kehidupan beragam biota laut, rumah bagi keanekaragaman hayati yang tinggi, pelindung pantai dan pesisir, serta mengurangi pemanasan global karena dapat menyerap karbon dioksida (CO2).

“Menanam satu terumbu karang sama dengan menanam 20 pohon di daratan. Satu terumbu karang menghasilkan oksigen 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang dihasilkan pohon,” terang Edhy dalam Kick Off Coremap-CTI tersebut.

Ekosistem terumbu karang yang sehat, lanjutnya, juga berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi, menjaga ketersediaan bahan pangan dari laut, menjadi daya tarik wisata, dan menjadi bahan studi untuk sumbangsih ke beragam bidang.

Menurut Suharso, langkah Indonesia untuk perlindungan ekosistem ini sejalan dengan komitmen global yang dituangkan dalam Tujuan 14: Kehidupan Bawah Laut dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

“Dalam SDGs 14 ini, pelestarian wilayah pesisir, pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta peningkatan manfaat ekonomi menjadi kelompok target yang harus dicapai untuk menunjang pembangunan,” terangnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com