Berhasil Menyalurkan Rp 23,4 Triliun, Menkop UKM Imbau Pelaku Usaha Mikro untuk Segera Mengakses Banpres Produktif

KOMPAS.com -  Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki memastikan bahwa Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sudah tersalurkan  kepada 9,7 pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai Rp 23,4 triliun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam webinar yang diadakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan tema "Menangkap Momen Penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi Pasca Pandemi”, Selasa (24/11/2020).

Banpres Produktif merupakan program dana bantuan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sebesar Rp 2,4 juta untuk para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemi virus corona.

Hingga akhir 2020, pemerintah masih membuka kesempatan kepada 3 juta pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan usahanya pada program ini.

Pada kesempatan tersebut, Teten turut mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan program permodalan lain selain Banpres.

Pasalnya, berdasarkan hasil rapid survey Asian Development Bank (ADB), 91,8 persen usaha mikro dan 89,5 persen UMKM membutuhkan bantuan hibah.

 “Hal yang paling dibutuhkan pelaku usaha mikro di masa pandemi adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan,” ujar Teten dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Ia menambahkan, pelaku usaha mikro yang memiliki akses ke bank dapat mengajukan kredit perbankan melalui sistem pembiayaan lainnya

“Pelaku usaha mikro, seperti petani, nelayan, atau petambak, yang belum mengakses pembiayaan perbankan juga diimbau olehnya untuk segera mengakses (program dana bergulir),” kata Teten.

Untuk diketahui, Kemenkop UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memiliki program penguatan modal kerja operasi.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM. Dana sebesar itu juga menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sekarang sedang bergulir.

Teten menjelaskan, pelaku usaha yang sudah tergabung dengan koperasi dapat mengakses dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM.

“Kami telah menyalurkan 100 persen kepada 63 koperasi penerima yang diteruskan kepada 101.011 UMKM. Saat ini, LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 292 miliar yang diperuntukkan bagi koperasi untuk menyerap produk petani dan nelayan,” ucap Teten.

UMKM untuk pulihkan ekonomi nasional

Perlu diketahui, saat ini Indonesia berhadapan dengan  angka jumlah pengangguran yang besar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlahnya mencapai 9,77 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi di kuartal III (Q3) ada pada angka minus 3,49 persen, sedangkan pada kuartal II (Q2) di angka minus 5,32 persen. Meski terkontraksi, perekonomian dar Q2 ke Q3 menunjukkan pertumbuhan positif.

UMKM, menurut Teten, bisa menjadi peluang agar Indonesia keluar dari angka pengangguran yang tinggi dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

“UMKM dan kewirausahaan menjadi sangat vital posisinya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, (jangan lupa kalau) kita juga dihadapkan dengan rasio kewirausahaan rendah berkisar 3,47 persen,” ujar Teten.

Lebih lanjut, Teten juga menyinggung cara untuk meningkatkan rasio kewirausahaan. Salah satu caranya, memasukkan kewirausahaan dalam semua kurikulum bidang studi.

Selain itu, ia berpendapat bahwa perguruan tinggi juga mesti mendirikan inkubator wirausaha dan mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa.

Lagi pula, kata dia, tiap bidang ilmu bisa dibuat relevan dengan kebutuhan wirausaha.

“Adapun Program Studi Magister Manajemen Keuangan FEB Unpad juga dapat mendukung penguatan KUMKM, khususnya dengan memberikan masukan yang konstruktif berkenaan model dan skema pembiayaan UMKM yang lebih efektif ke depannya,” pinta Teten.