Pentingnya Peran Kemitraan Multipihak dan Bantuan UMKM Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com – Dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menekankan pentingnya peran kemitraan multipihak untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono mengatakan, kolaborasi dan sinergi melalui kemitraan multipihak, dari pemerintah daerah hingga akademisi, merupakan aspek penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

“Kementerian PPN/Bappenas menjembatani upaya mencari solusi bagi seluruh stakeholder sebagai perwujudan fungsi clearing house. Pasalnya, perekonomian nasional dan daerah turun cukup signifikan,” ujar Slamet pada rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Kolaborasi dan sinergi ini, lanjutnya, bisa dimulai dari sektor pertanian. Sektor ini, menurut Slamet, bisa membantu pertumbuhan perekonomian. Pada sektor pertanian, Sulut bisa mengandalkan potensi tanaman kelapa.

Pasalnya, secara nasional Sulut adalah penyumbang produksi kelapa nomor dua terbanyak di Tanah Air dengan persentase sebanyak 9,39 persen.

Selain pelaku usaha, kemitraan dengan akademisi juga dinilai krusial agar percepatan pembangunan dapat didukung kebijakan berbasis riset.

Untuk mewujudkan kolaborasi itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama Universitas Sam Ratulangi Manado tengah membahas rancangan nota kesepahaman kemitraan, utamanya untuk pengembangan ketahanan pangan. Adapun fokus pada kerja sama itu adalah meningkatkan produksi daging sapi nasional.

“Nota kesepahaman ini penting di dalam peningkatan produksi daging sapi nasional, mengingat saat ini neraca daging sapi nasional masih defisit dan ketersediaan daging sapi baru mencapai 423.000 ton atau masih di bawah perkiraan permintaan sebesar 717.000 ton,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto.

Ke depan, kebutuhan konsumsi daging sapi dalam negeri diperkirakan terus meningkat sehingga produksinya harus dapat pula ditingkatkan.

Sebagai informasi, upaya peningkatan produksi daging dalam negeri juga merupakan salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Pemerintah mendorong skema triple helix, yaitu strategi kerja sama keterlibatan tiga pihak, yakni pemerintah, akademisi, dan industri,” imbuh Arifin.

Skema triple helix ini akan diarahkan untuk pengembangan peternakan sapi terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Pengembangannya terdiri dari komponen pembibitan sapi, penyediaan pakan dan obat hewan, pengembangan budidaya sapi modern, peternakan sapi rakyat, penguatan rumah potong hewan, industri pengolahan daging sapi, serta riset dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

UMKM untuk pemulihan ekonomi

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kementerian PPN/Bappenas juga akan menyusun masterplan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan hingga strategi pelaku usaha.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Manado, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi berdialog langsung dengan pelaku usaha sekaligus meninjau pelaksanaan program pengembangan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya mengidentifikasi potensi dan praktik baik UMKM. Identifikasi dilakukan berdasarkan data dan potret kondisi UMKM di lapangan sebagai salah satu input pemetaan kebijakan perencanaan kewilayahan.

“Kami mencari tahu seperti apa kondisi dan kendala yang dialami UMKM selama pandemi. Kami ingin berbagi pandangan dan melihat bagaimana mereka keluar dari kesulitan di masa pandemi dan mengembalikan geliat ekonomi mereka,” ujar Pungky saat mengunjungi  UKM Gula Kelapa CV Awilton, UKM Moses, dan UKM VCO Kelapa di Kabupaten Bitung, Manado.

Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro, strategi mitigasi dampak pandemi Covid-19 untuk UMKM juga meliputi penyediaan modal kerja atau akses pembiayaan, fasilitasi transportasi usaha, digitalisasi usaha, serta peningkatan konsumsi dan permintaan produk UMKM.

Pungky mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk lebih responsif membangun satu sistem yang dapat membantu pelaku UMKM.

“Tidak hanya melalui modal hibah, tetapi juga pendampingan terhadap UMKM yang terkendala di lapangan dan terdampak pandemi. Saat ini, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian dan strategi percepatan PEN untuk mitigasi dampak Covid-19,” tutur Pungky.

Adapun upaya-upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di sektor UMKM yang telah dilakukan pemerintah antara lain restrukturisasi kredit perbankan UMKM yang mencapai Rp 330 triliun dengan 5,3 juta debitur dan subsidi bunga KUR dan Non-KUR sebesar Rp 35 triliun dengan jumlah debitur mencapai 60 juta rekening.

Selain itu, penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp 6 triliun, keringanan pajak UMKM berupa penghapusan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen sampai September 2020 dengan nilai insentif sebesar Rp 2,4 triliun, dan bantuan sebesar Rp 28 triliun bagi 12 juta pelaku usaha mikro yang dimulai sejak Agustus 2020.

“Kementerian PPN/Bappenas sudah mempersiapkan beberapa hal untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM selama pandemi. Ke depan, sesuai amanat Presiden Jokowi, Kementerian PPN/Bappenas akan menyusun masterplan UMKM untuk segera mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” ungkap Pungky.