Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Larang Kerumunan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan Tahun Baru di tempat umum. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pascalibur Natal dan Tahun Baru 2020-2021.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali secara virtual di Kantor Maritim, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Secara khusus, Luhut meminta implementasi pengetatan ini dapat dimulai pada 8 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Luhut menjelaskan, kebijakan tersebut harus diambil lantaran berkaca dari peningkatan kasus yang terjadi usai cuti bersama pada akhir Oktober 2020.

"Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pascalibur di 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun," ujar Menko Luhut pada rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Dari provinsi-provinsi tersebut, dia menggarisbawahi tren kenaikan ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 75 persen.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," pintanya.

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mal, Menko Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

"Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant, misalnya perihal biaya penyewaan secara prorata, bagi hasil, atau skema lainnya," ujar Menko Luhut.

Kemudian, dia juga meminta agar kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Menko Luhut pun mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.

Tidak hanya itu, Luhut juga memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.

"Ini akan didahului dengan apel akbar TNI dan Polri yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai bentuk penguatan komitmen," tegasnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pihaknya telah melarang kegiatan Tahun Baru yang mengumpulkan banyak orang, begitu juga dengan perayaan Natal secara langsung bersama-sama.

"Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di satu kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama," katanya.

Provinsi lainnya

Selain di Provinsi DKI Jakarta, Menko Luhut juga memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat, dan protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak (3M).

"Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban (rural)," kata Menko Luhut.

Dalam konteks urban atau perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, serta mal sampai pukul 20.00. Sementara itu, untuk di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Menko Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

"Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali," jelasnya.

Untuk mengatur mekanismenya, Menko Luhut meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk segera mengatur prosedurnya.

"Saya minta hari ini standard operating procedure (SOP) untuk penggunaan tes rapid antigen segera diselesaikan," perintahnya.

Sebagai informasi, rakor virtual tersebut dihadiri oleh Menkes Terawan, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, dan Pangdam dan Kapolda terkait.