Advertorial

Ikut Rapat Bersama DPR RI, PPI Dunia Rekomendasikan 4 Poin Perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia

Kompas.com - 03/02/2021, 17:21 WIB

KOMPAS.com Koordinator Persatuan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) Choirul Anam beserta Sekretaris Umum PPID Umar Syarif Husin menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada Kamis (3/12/2020). Rapat ini juga menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Internal Komisi X DPR RI, Senin (11/1/2021).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021), rapat dengar pendapat diadakan untuk mengkaji Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rapat ini juga digunakan Komisi X untuk melakukan belanja masalah atau mengidentifikasi persoalan terkait aspek pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

Adapun rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti dan Hetifah Sjaifudian serta dihadiri langsung Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat Panitia Kerja Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dilanjutkan pemaparan, masukan, dan saran dari berbagai narasumber mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia.

PPI Dunia sendiri memberikan empat poin penting dalam rapat dengar pendapat tersebut. Pertama, pemenuhan infrastruktur pendidikan harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia.

Kedua, peran pendidikan keluarga dan pendidikan budaya harus diutamakan dalam proses pendidikan anak usia dini, terutama terkait pengenalan keenam kompetensi yang dibentuk dalam Peta Jalan Pendidikan, yakni berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis.

Ketiga, daya saing perguruan tinggi dan dosen Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan.

“Keempat, mengembangkan bakat minat karena desain sistem pendidikan (selama ini) masih terfokus pada materi ajar,” kata pihak PPID.

Sambut Indonesia Emas

Rapat dengar pendapat tersebut juga menyinggung potensi Indonesia sebagai negara maju. Sebagai informasi, Indonesia akan memasuki usia emas pada 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif.

Bonus demografi, sebagaimana laporan PricewaterhouseCoopers (PWC) 2017, akan menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan India.

Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi dan transformasi dalam menyiapkan sumber daya manusia menyambut Indonesia emas 2045, terlebih akan banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. 

Adapun salah satu poin penting untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan.

“Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan kunci untuk menjawab perubahan zaman. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak,” kata Sjaifudian.

Maka dari itu, organisasi kemahasiswaan diminta agar memberikan masukan kepada pemerintah secara aktif untuk menyempurnakan konsep Peta Jalan Pendidikan dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia.

Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI, kata Sjaifudian, juga mendorong Kemendikbud RI untuk memberikan ruang kepada organisasi kemahasiswaan untuk terlibat dalam pengembangan kapasitas kemahasiswaan.

Ruang tersebut dapat berupa ruang aktualisasi, aspirasi, dan gagasan-gagasan positif juga kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

“Penciptaan karakter unggul, budaya, akademik, kolaboratif, dan kompetitif menjadi kunci penting sumber daya manusia Indonesia,” kata Sjaifudian.

Ia menambahkan, bahan paparan, gagasan, masukan, dan substansi yang telah masuk akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja kepada Pemerintah.

Begitu pun dengan narasumber yang belum menyampaikan bahan paparan dan data kepada Komisi X DPR RI sampai rapat berakhir, masukan mereka akan tetap menjadi bahan rujukan dalam penyusunan laporan Panja.

Sebagai informasi, berbagai narasumber yang hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR adalah Hamzah Assuudy Lubis (Koordinator PPID Kawasan Timtengka), Adi Kusmayadi (Koordinator PPID Kawasan Asia Oceania), Yitzhak Simatupang (Koordinator PPID Kawasan Amerop), Muhammad Ikhsan (PB HMI), dan Najih Prasetyo (DPP IMM).

Kemudian, Khanif Nasuha (PP KAMMI), Tri Natalia Urada (PP PMKRI), Arjuna Putra Aldino, (DPP GMNI), Refor Diansyah (DPP IMAKIPSI), Jefri Gultom (DP GMKI), Ari Sutrisno (DPP Hikmabudhi), dan Nanda Riska Saputri (KMHDI).

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau