Kemenko Perekonomian Dukung Penerima KUR Ikut Program Jamsostek
KOMPAS.com – Setelah Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2021 disahkan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) langsung melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga.
Hal tersebut dilakukan guna mempercepat pelaksanaan perintah dari presiden. Adapun Inpres No 2/2021 berisi mengenai optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Untuk itu, BPJamsostek mengadakan audiensi bersama dengan direksi dan dewan pengawas BPJamsostek dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2021).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Moh Rudy Salahuddin.
Adapun acara tersebut merupakan kelanjutan acara serupa yang sebelumnya diadakan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada acara audiensi, Airlangga mendukung pelaksanaan Inpres No 2/2021. Ia mengatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan salah satu elemen penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Sebab, dengan terjaminnya perlindungan para pekerja, produktivitas akan meningkat sehingga perekonomian dapat segera pulih,” ujar Airlangga dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/5/2021).
Airlangga juga mengapresiasi sejumlah langkah BPJamsostek yang telah berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, seperti program bantuan subsidi upah dan relaksasi iuran.
“Dua program tersebut dianggap mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah untuk mendukung Inpres Jamsostek.
“Selain mendaftarkan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah (pemda) adalah dengan menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Jamsostek,” ujar Anggoro.
Dirut BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengharapkan Menteri Airlangga mendorong penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengikuti program Jamsostek.Dorong penerima KUR menjadi peserta Jamsostek
Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai Inpres, Anggoro mengharapkan Menteri Airlangga mendorong penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengikuti program Jamsostek. Dorongan tersebut dilakukan dengan menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan KUR.
“Berdasarkan data yang kami miliki, sekitar 13 juta pekerja masih belum terlindungi. Pekerja ini terdiri dari penerima KUR Bank Himbara dan non-Himbara pada 2020-2021 serta para penerima Kartu Prakerja pada 2020 dan Kuartal I 2021,” papar Anggoro.
Terkait hal tersebut, Airlangga siap mendukung program Jamsostek bagi penerima KUR. Ia menuturkan, pada rapat komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Senin (3/5/3031), telah diputuskan beberapa perubahan kebijakan KUR, seperti penerima KUR kecil dapat menjadi peserta aktif program Jamsostek.
“Saya harap besaran iurannya tidak memberatkan para pelaku usaha kecil tersebut,” tambahnya.
Proses penyerahan sertifkat kepesertaan.Selain audiensi, Dirut BPJamsostek juga melakukan penyerahan sertifikat kepesertaan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kartu kepesertaan kepada 3 perwakilan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kemenko Perekonomian.
“Semoga semua yang kami lakukan saat ini dapat mendatangkan hasil yang positif dan memberikan perlindungan jaminan sosial menyeluruh bagi semua pekerja di Indonesia,” tutur Anggoro.
