Advertorial

Kemendagri Pastikan Sekda Jadi Plh Kepala Daerah Sesuai UU Pemerintah Daerah

Kompas.com - 28/06/2021, 20:16 WIB
Kemendagri Pastikan Sekda Jadi Plh Kepala Daerah Sesuai UU Pemerintah Daerah
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan di Swiss Bell Hotel Jayapura, Provinsi Papua, Minggu (27/6/2021).
Dok. KemendagriKemendagri Pastikan Sekda Jadi Plh Kepala Daerah Sesuai UU Pemerintah Daerah Kapuspen Kemendagri Benni Irwan di Swiss Bell Hotel Jayapura, Provinsi Papua, Minggu (27/6/2021).

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Penunjukan itu dilakukan untuk menggantikan sementara Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang menjalani pemulihan kesehatan di Singapura.

Pada saat yang sama, kursi Wakil Gubernur Papua masih kosong setelah wafatnya Klemen Tinal pada 21 Mei 2021.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, penunjukan Plh Gubernur untuk mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Penunjukkan Plh kepala daerah merupakan hal yang lumrah. Penunjukan ini juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (28/6/2021).

Walau lumrah terjadi, Benni mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dan daerah lainnya berbeda. Karenanya, membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kunci kesuksesan jalannya penunjukkan Plh kepala daerah.

“Kondisi antara satu daerah dan daerah yang lain tentu berbeda-beda, seperti dinamika politiknya. Kuncinya adalah bagaimana kami membangun komunikasi yang baik, terarah, dan terukur, antar-setiap lapisan pemerintahan,” ujar Benni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius D Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua.

Terlebih, saat ini Provinsi Papua sedang melakukan persiapan hajatan Pesta Olahraga Nasional (PON) dan juga mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua. Lukas Enembe mengingatkan kita, Provinsi Papua sebentar lagi akan mengadakan PON. Jadi, mari sama-sama kita duduk untuk fokus pada penyelenggaraan PON supaya dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan damai,” tegas Mathius.

Terkait hal tersebut, Kemendagri terus berupaya menjelaskan penunjukan Plh Provinsi Papua secara rinci guna meredam polemik yang terjadi di masyarakat.

Ke depan, Kemendagri berharap pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua tetap berlangsung, serta dinamika politik dan sosial dapat berjalan stabil.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.