Sinergi dengan PLN, Pertamina Pastikan Pasokan Listrik WK Rokan Pasca Alih Kelola Terpenuhi

KOMPAS.com – Pertamina memperoleh hak penuh untuk mengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan mulai Agustus 2021. Sebagai informasi, WK Rokan sebelumnya dikelola oeh PT Chevron Standard Limited.WK Rokan akan menjadi blok potensial bagi Pertamina untuk mendukung tercapainya target cadangan energi nasional.

Oleh sebab itu, Pertamina mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) yang menandatangani conditional sales and purchase agreement (CPSA) perjanjian jual beli saham (PJBS) PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) milik Chevron Standard Limited untuk memenuhi pasokan listrik di WK tersebut.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee A Suardin menyampaikan apresiasi atas ditandatanganinya CPSA PJBS tersebut. Ia mengatakan, CPSA PJBS tersebut akan memastikan keberlangsungan produksi di WK Rokan.

“Kehadiran PLN untuk (pemenuhan) kelistrikan WK Rokan merupakan bentuk sinergi BUMN yang baik. Harapannya, sinergi ini dapat meningkatkan efisiensi usaha,” kata Jafee dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).

Ia mengatakan, dengan sinergi PT PLN, biaya listrik dan uap untuk operasional dapat lebih ekonomis dan efisien. Dengan begitu, sumur-sumur minyak PHR dapat dikembangkan dengan skala ekonomi yang lebih baik. 

Selain itu, tambahnya, dengan kredibilitas dan kompetensi yang dimiliki PT PLN, ketersediaan listrik dan uap dapat lebih terjaga keberlanjutan serta performanya dalam jangka panjang.

"Saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri BUMN, Menteri ESDM dan juga SKK Migas yang mengawal dan memastikan proses alih kelola WK Rokan ini dapat berjalan lancar, untuk ketahanan energi migas nasional ke depan,” katanya.

Untuk diketahui, upaya memastikan pasokan listrik dan uap di Blok Rokan telah dimulai Pertamina dan PLN pada awal 2021.

Sebelum penandatanganan CPSA PJBS MCTN, tepatnya Senin (1/2/2021), PLN dan PHR menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU). Perjanjian tersebut menjadi dasar penyediaan listrik dan uap di Blok Rokan dari PLN selama masa alih kelola, mulai 9 Agustus 2021 hingga tiga tahun ke depan.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan listrik dan uap jangka panjang, PLN telah menyiapkan Jaringan Tegangan Tinggi Interkoneksi Sumatra dan steam generator baru.

Untuk mendukung produksi minyak, WK Rokan memiliki kebutuhan listrik sebesar 400 megawatt (MW) dan uap sebanyak 335.000 barrel steam per day (MBSPD). Sebagian besar kebutuhan tersebut dipasok dari pembangkit MCTN.

Jaffee menjelaskan, pembangkit MCTN memasok 270 MW listrik dan 265 MBPSD uap. Sisanya, dipenuhi oleh pembangkit internal di WK Rokan.

WK Rokan punya investasi sumur terbanyak

WK Rokan masih menjadi penghasil utama minyak nasional. Diharapkan, operasional di WK Rokan dapat berkontribusi setidaknya 20 persen dari total produksi minyak saat ini.

Saat ini, PHR merencanakan pengeboran 141 sumur pengembangan untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan produksi minyak di PHR. Diharapkan, upaya tersebut dapat membuat WK Rokan mencapai produksi minyak d kisaran 160.000 barrel per day (bbl/ day) pada 2021.

Pada 2022, PHR mempersiapkan 270 sumur baru. Oleh sebab itu, kata Jaffee, WK Rokan merupakan wilayah kerja dengan investasi sumur terbanyak.

"Terkait pengeboran sumur, Kami juga siapkan tambahan 8 rig pemboran melalui pengadaan baru sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan work over dan well service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya,” imbuhnya

Untuk proses mirroring seluruh kontrak eksisting sudah mencapai lebih dari 98 persen dari 290 kontrak. Selain mirroring, juga dilakukan pengadaan baru dan kontrak melalui program Local Business Development (LBD) yang saat ini masih berproses dengan lancar.

Jaffee menjelaskan, hak alih kelola Blok Rokan yang diperoleh PHR juga tidak hanya sebatas aset fisik di wilayah kerja, tetapi juga termasuk sumber daya manusia (SDM). Sejauh ini, alih kelola SDM sebagai aset terpenting juga berjalan baik.

Tercatat, 98,7 persen karyawan telah melengkapi dan mengembalikan aplikasi termasuk perjanjian kerja sesuai waktu yang ditentukan.

Selain itu, Jaffee menambahkan bahwa PHR telah melakukan koordinasi erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para stakeholder, asosiasi, lembaga adat, serta pengusaha lokal dan nasional untuk memperlancar proses perijinan dan operasional ke depan.

"Kami harapkan pada 9 Agustus 2021 dengan dukungan semua pihak, transisi bisa berlangsung lancar dan aman sehingga PHR bisa langsung berproduksi mengejar target produksi migas yang ditetapkan pemerintah,” kata Jaffee.