Advertorial

Manfaatkan Waktu Kunjungan Kerja, Mendagri Cek Penyaluran Bansos dan Realisasi APBD.

Kompas.com - 23/07/2021, 20:36 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat mengunjungi Kabupaten Bekasi, Jumat (23/7/2021). Dok. KemendagriMendagri Muhammad Tito Karnavian saat mengunjungi Kabupaten Bekasi, Jumat (23/7/2021).

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memanfaatkan momentum kunjungan kerja dengan mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Jumat (23/7/2021).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, Mendagri mengunjungi kedua wilayah tersebut karena memiliki realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah dalam penanganan Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri pada 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk daerah dengan realisasi anggaran yang relatif rendah.

Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi saat ini baru mencapai 40,59 persen dan realisasi belanja sebesar 30,62 persen.

Sementara, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan laporan pemerintah daerah (pemda) yang diolah pada 17 Juli 2021 menemukan bahwa total realisasi anggaran refocusing 8 persen dari dana bagi hasil (DBH) atau dana alokasi umum (DAU) 2021 di Kabupaten Bekasi hanya 62,9 persen.

Rincian realisasi tersebut adalah penanganan Covid-19 0,0 persen, dukungan vaksinasi 1,16 persen, dukungan pada kelurahan 0,0 persen, insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) 0,0 persen, dan belanja kegiatan kesehatan serta prioritas 64,06 persen.

Benni melanjutkan, berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan pemda 15 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengalokasikan anggaran bansos pada APBD 2021 sebesar Rp 49.013.377.000. Akan tetapi, anggaran tersebut belum terealisasi atau realisasi 0 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk biaya tak terduga (BTT) yang sebesar Rp 50 miliar sudah terealisasi Rp 36.108.676.901 atau 72,22 persen.

Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, jelas Benni, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi anggaran yang masih rendah. Realisasi pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok baru sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.

Berdasarkan data yang diolah dari Kemenkeu dan laporan pemda pada 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU 2021 di Kota Depok hanya sebesar 51,53 persen.

Adapun rincian realisasi anggaran tersebut adalah penanganan Covid-19 35,76 persen, dukungan vaksinasi 7,92 persen, dukungan pada kelurahan 50,55 persen, inakesda 100 persen, serta belanja kegiatan kesehatan lainnya dan prioritas 38,37 persen.

Sementara, berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan pemda pada 15 Juli 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040, tetapi baru terealisasi Rp 2.674.366.500 miliar atau 2,97 persen.

Sementara, alokasi anggaran untuk BTT sebesar Rp 92.108.640.000 baru terealisasi Rp 19.054.114.013 atau 20,69 persen.

“Kegiatan kunjungan ini akan terus dilakukan untuk memastikan APBD penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik. Rencananya, Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan pada Senin (26/7/2021),” papar Benni dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.