Penuhi Kebutuhan Rumah untuk MBR, Kementerian PUPR Siapkan Berbagai Program Bantuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini dibuktikan lewat beragam program kerja yang dijalankan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak di Indonesia mencapai 59,54 persen.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah lewat Kementerian PUPR berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, serta terjangkau.

Terbaru, pihak Kementerian PUPR menjalankan program pembangunan permukiman.

Adapun bantuan pembangunan permukiman bisa menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional. Terlebih, di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR Ir KM Arsyad MSc mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, sejatinya pemerintah juga memerlukan bantuan masyarakat.

“Pemerintah punya kewajiban besar dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat. Begitu pula masyarakat. Oleh karena itu, saat ini kami gencar melakukan edukasi,” ujar Arsyad dalam web seminar (webinar) Geliat Pemenuhan Rumah MBR Dalam Pemulihan Ekonomi, Jumat (20/8/2021).

Sebagai informasi, webinar tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021 yang secara rutin diadakan oleh Kementerian PUPR setiap tahun.

Momen Hapernas juga digunakan Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap semua program, baik yang telah direncanakan maupun dijalankan.

Adapun kewajiban masyarakat yang dimaksud Arsyad adalah ketersediaan dalam melakukan kolaborasi.

Masyarakat diharapkan mau secara aktif mengikuti pendataan terhadap kelayakan rumah di lingkungannya serta terlibat dalam pembangunan yang akan dilakukan pemerintah.

“Kalau bersama-sama, kan jadi lebih cepat. Masyarakat yang aktif akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP). Bantuan ini berfungsi untuk meningkatkan dan mendorong keswadayaan masyarakat akan peningkatan kualitas rumah layak huni,” jelas Arsyad.

Melalui BPSP, pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah bekerja.

Arsyad menambahkan, semakin banyak masyarakat yang terlibat akan berdampak positif bagi kondisi perekonomian mereka.

“Berdasarkan fakta di lapangan, BPSP juga mendorong terciptanya lapangan kerja. Karena masyarakat yang punya keahlian dalam pembangunan dapat diberdayakan sebagai tukang. Bahkan, ada juga yang bertindak sebagai fasilitator,” kata Arsyad.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ir J Wahyu Kusumosusanto, MUM, mengatakan, saat ini pemerintah juga memiliki sebuah program bernama Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang juga melibatkan partisipasi masyarakat.

Melalui program tersebut, Kementerian PUPR ingin memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, seperti akses terhadap hunian layak, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta penyediaan air tanah.

Dok. Kementerian PUPR Webinar Geliat Pemenuhan Rumah MBR Dalam Pemulihan Ekonomi

“Dengan program ini, kami berusaha untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat. Kami sedang berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur,” jelas Wahyu.

Keberadaan program tersebut, lanjut Wahyu, mampu berdampak positif bagi perekonomian masyarakat karena berhasil menyerap 199.261 tenaga kerja sepanjang 2020.

“Pada 2021, jelas kami ingin meningkatkan pencapaian tersebut. Kami juga melakukan perluasan wilayah program. Sejauh ini, sudah ada peningkatan jumlah lokasi pelaksanaan program secara signifikan. Kami berharap hal tersebut juga membantu meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja,” ucapnya.

Program pembiayaan

Tak hanya menjalankan program pembangunan, pemerintah menilai program bantuan pembiayaan perumahan juga bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

Pasalnya, keberadaan hunian melalui bantuan program pembiayaan dinilai dapat memberikan multiplier effect terhadap berbagai unit usaha lain yang berhubungan dengan pembangunan perumahan.

Dengan begitu, hal tersebut juga turut memicu pertumbuhan perekonomian di lapisan masyarakat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna selaku keynote speaker dalam webinar tersebut mengatakan, pemerintah akan terus memberikan insentif terhadap sektor properti, khususnya perumahan.

“Sektor ini (properti) penting karena dapat menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mulai dari jasa, bahan bangunan, hingga sektor keuangan. Terpenting, sektor properti berdampak besar bagi ekonomi nasional dan pertumbuhan tenaga kerja,” ujar Herry.

Adapun insentif tersebut berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar dan 50 persen untuk pembelian rumah dengan harga Rp 2-5 miliar.

Selain itu, untuk membantu MBR memiliki rumah, pemerintah telah menyediakan berbagai program dan kebijakan, antara lain program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BPBT).

“Semua program tersebut telah berhasil memfasilitasi jutaan MBR di berbagai provinsi di Indonesia untuk memiliki rumah. Berdasarkan data BPS, sektor properti tetap mengalami pertumbuhan di masa pandemi Covid-19," ucap Herry.

Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa saat ini Kementerian PUPR juga tengah menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan rasio kredit pemilikan rumah (KPR) yang semula ada di angka 2,9 persen menjadi 4 persen pada 2024.

“Kalau mengacu ke negara tetangga, rasio mereka sudah mencapai dua digit. Karena itu, kami harus benar-benar mencermati dan mencari solusi untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi, fokus kami saat ini adalah membuat rumah tangga di Indonesia memiliki rumah yang layak huni,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Rahman Hakim S.Sos Mp mengatakan, pihaknya siap menjawab tantangan di masa pandemi melalui program Penyediaan Pembiayaan Bagi MBR di Masa Pandemi.

“Semua pelaksanaan bantuan kami lakukan lewat aplikasi SiKasep, mulai dari pendaftaran MBR hingga penyaluran bantuannya. Jadi aplikasi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa aplikasi yang mempertemukan antara MBR, pengembang, dan instansi pemerintah,” ujar Arief.

Adapun Penyedian bantuan yang dilakukan PPDPP merupakan amanah dari program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan rumah subsidi bagi MBR.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga kembali menyelenggarakan ajang Pameran Rumah Bersubsidi secara virtual yang merupakan bagian dari rangkaian acara Hapernas.

Pameran tersebut akan diselenggarakan selama 12 hari, mulai 20-31 Agustus 2021 dan turut menghadirkan 400 pengembang perumahan serta 40 bank pelaksana.

Bagi yang tertarik dan ingin berpartisipasi terhadap Pameran Rumah Bersubsidi, silakan kunjungi laman berikut.