Advertorial

Hadirkan Sistem OSS Berbasis Risiko, BRI Dorong Pelaku UMKM Gunakan NIB

Kompas.com - 22/08/2021, 13:36 WIB
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terpilih tengah melakukan simulasi sistem New Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, hasil kerja sama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). DOK. Humas BRIPelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terpilih tengah melakukan simulasi sistem New Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, hasil kerja sama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

KOMPAS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini diwujudkan dengan mempermudah pelaku UMKM untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

Tak hanya itu, BRI juga berperan dalam pengembangan sistem OSS Berbasis Risiko milik Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut.

Sejak Juni hingga Juli 2021, BKPM bekerja sama dengan BRI untuk menghadirkan simulasi New OSS Berbasis Risiko bagi pelaku UMKM terpilih. Setelah menjajal uji coba langsung sistem ini, para pelaku UMKM mengaku sangat puas dengan proses yang mudah dan cepat.

Seperti diketahui, pada Rabu (18/8/2021), Kementerian Investasi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi atau BKPM.

Melalui PKS tersebut, Kementerian Investasi dan Kementerian BUMN dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem OSS dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM milik Kementerian BUMN.

Pada tanggal yang sama pula, BRI bekerja sama dengan Kementerian Investasi dalam melaksanakan sosialisasi NIB dan New OSS Berbasis Risiko.

Sosialisasi itu dilakukan melalui seminar daring kepada seluruh perwakilan unit kerja BRI yang mencakup seluruh kantor wilayah BRI, 500 kantor cabang, dan lebih dari 1.000 kantor unit BRI di seluruh Indonesia. Seminar ini diikuti lebih dari 1.700 orang peserta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut menjadi bukti bahwa BRI memiliki keseriusan dalam mendorong peningkatan kelas UMKM sekaligus membuat produk-produk mereka bisa menembus pasar ekspor.

Sebab, selama ini para pelaku UMKM sering mengeluhkan kendala legalitas, salah satunya kepemilikan NIB. Hal inilah yang menghambat langkah pengembangan usaha dan menyulitkan mereka bermitra dengan BUMN.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, upaya BRI untuk mendorong pelaku UMKM agar naik kelas, merupakan tindak lanjut sinergi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi.

Sinergi tersebut mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan UMKM, demi mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

“Kami menindaklanjuti kerja sama dan kolaborasi Kementerian BUMN dengan Kementerian Investasi atau BKPM demi memperkuat UMKM di Indonesia, sehingga mereka bisa naik kelas bahkan go global,” ujar Supari dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (22/8/2021).

Supari memaparkan, lembar hasil pendaftaran NIB dapat langsung diunduh dan dicetak sebagai bukti izin usaha yang sah.

Sementara itu, Kementerian Investasi mencatat, sejak sistem OSS Berbasis Risiko diluncurkan pada 4-18 Agustus 2021, telah ada 36.629 NIB yang berhasil diterbitkan.

Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi dengan penerbitan 35.980 NIB, kemudian usaha kecil sebanyak 506 NIB, serta usaha menengah sebanyak 66 NIB.

Diharapkan, upaya BRI dapat membantu pelaku UMKM memiliki legalitas dan tata kelola usaha yang lebih baik.

Supari mengatakan, UMKM memiliki porsi yang sangat besar. Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa saat ini terdapat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Data itu, jelas dia, setara dengan 99,9 persen dari total usaha nasional dan memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja hingga 130 juta penduduk Indonesia.

“Jika UMKM terus dibina dan didorong perkembangannya melalui campur tangan pemerintah secara langsung, akan menumbuhkan ekonomi lokal dan memperkuat perekonomian nasional ke depan,” tutur Supari.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.