Mendagri Apresiasi Peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Menurutnya, Bawaslu secara umum telah mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik untuk mengawasi proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan tantangan yang tak ringan, tetapi dapat dilalui dengan baik.
“Khusus untuk Bawaslu sendiri banyak peran-peran penting yang kami lihat pada 2020. Utamanya, dalam ketegasan untuk mengambil sikap,” kata Mendagri dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/8/2021).
Untuk diketahui, terdapat beberapa peraturan baru yang dimasukkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk mengakomodasi penerapan protokol kesehatan.
Meski begitu, kata Tito, teguran dan sanksi administrasi yang diberikan Bawaslu dapat memberikan efek jera sehingga Pilkada Serentak 2020 dapat terlaksana dengan cukup baik.
Jika menilik ke belakang, Mendagri menilai, masalah independensi dan aspek politik keberadaan Bawaslu patut disyukuri. Karenanya, independensi melalui pengawasan pemilihan umum sebagai titik demokrasi memang perlu dijaga dan dirawat lewat kehadiran Bawaslu.
Ke depan, ia mengatakan, Bawaslu melalui pengawasannya akan mampu menghadirkan pemilihan umum yang berkualitas seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020.
Fenomena luar biasa
Terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 secara keseluruhan, Mendagri mengatakan, peristiwa tersebut merupakan fenomena luar biasa dan mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia.
Pasalnya, selain dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, pesta demokrasi di 270 daerah itu mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu 76,09 persen. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) juga tinggi.
“Jangan menganggap peristiwa Desember 2020 adalah suatu yang biasa. Kita melaksanakan peristiwa yang luar biasa, fenomenal, yang belum pernah dialami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu melaksanakan pilkada di tengah krisis pandemi. Ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia,” kata Mendagri.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Launching Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara virtual, Kamis (26/8/2021).
Meski bukan hal mudah, Mendagri mengakui pelaksanaan pemilihan umum terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat pada 2020 itu, mampu menjawab kekhawatiran berbagai kalangan tentang potensi menjadi penyebab klaster penyebaran Covid-19.
“(Hal) yang lebih fenomenal, tidak terjadi ledakan atau yang dikhawatirkan bom atom Covid-19. (Bahkan) pada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, angka (kasus positif) Covid-nya turun. Beberapa negara memberikan pujian kepada kita terhadap pelaksanaan Pilkada 2020,” papar Mendagri.
Hal tersebut, menurutnya, terjadi berkat kerja sama semua pihak dalam menyukseskan pelaksanaan hajat demokrasi itu sehingga menuai berbagai pujian dari berbagai kalangan dan dunia internasional.
