Berkolaborasi dengan Banyak Pihak, Upaya Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Khususnya, bagi mereka yang tinggal di wilayah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, sekaligus menstimulasi perekonomian nasional agar terus bergerak.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menuturkan, bansos memiliki manfaat ganda.

Pertama, bansos membantu merangsang daya beli masyarakat. Kedua, jika bansos dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) untuk konsumsi, hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi.

Hal itu ia sampaikan dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Rabu (01/09/2021).

Lebih lanjut, Tubagus mengatakan bahwa selain bansos reguler, pemerintah juga menyalurkan bansos nonreguler. Salah satunya, bantuan sosial tunai (BST) yang didistribusikan PT Pos Indonesia.

Saat ini, penyaluran BST oleh Pos Indonesia telah masuk tahap lima dan enam. Adapun dana yang diberikan untuk setiap KPM berjumlah Rp 600.000.

Bukan itu saja, pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) juga mendistribusikan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM. Masing-masing KPM menerima jatah 10 kilogram (kg).

“Guna memastikan bantuan tersebut layak dikonsumsi, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy telah melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras yang akan didistribusikan,” ujar Tubagus dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/9/2021).

Kolaborasi dengan banyak pihak

Dalam menyalurkan bantuan, pemerintah pusat berkolaborasi dengan banyak pihak. Sebut saja, pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.

Menurut Tubagus, langkah tersebut dapat mempercepat penyaluran bansos serta memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

Sebagai contoh, pembagian sembako di Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng). Lewat sinergi dengan berbagai pihak, kegiatan tersebut berjalan lancar.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wahyu Nugroho mengatakan, pihaknya secara rutin membagikan beras serta kebutuhan pelengkap bagi masyarakat terdampak pandemi dan tengah melakukan isolasi mandiri (isoman).

Ia juga menuturkan bahwa paket sembako yang diberikan kepada masyarakat menggunakan produk hasil budi daya lokal. Contohnya, lele hasil panen kolam budi daya di polsek setempat. Kemudian, sayur dan tanaman obat yang ditanam oleh warga.

“Tim Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sangat memahami situasi di lapangan sehingga sembako dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” tuturnya.

Kolaborasi Polres Sukoharjo tak sebatas pada penyaluran bantuan. Wahyu menyebut, pihaknya juga aktif mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri lewat bercocok tanam atau beternak.

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat mampu bertahan di tengah impitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah terus melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bansos. Dengan begitu, bantuan akan tersalurkan secara tepat. 

Di sisi lain, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menilai, penyaluran bansos harus terus berjalan. Ini mengingat bantuan tersebut menjadi salah satu penyelamat masyarakat pada masa krisis seperti sekarang. 

Tak hanya itu, Berly pun berharap, pemerintah bisa mengoptimalkan program digitalisasi bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Caranya, bisa dalam bentuk pelatihan dan pendampingan terkait pemanfaatan teknologi digital.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang bansos atau hendak melakukan pelaporan terkait hal tersebut, silakan kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.