CEO National Hospital Prof Hananiel Beberkan Rahasia Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

Hingga saat ini, 9,9 juta warga Jawa Timur telah menerima vaksin pertama.............

KOMPAS.com - Provinsi Jawa Timur berhasil keluar dari zona merah Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan penurunan kasus Covid-19 hingga 80,1 persen, dari 44.000 kasus per pekan pada masa puncak menjadi 8.000 kasus per pekan saat ini.

Sementara itu, dari segi wilayah, 20 kabupaten/kota di Jawa Timur masuk zona oranye dengan risiko penularan sedang, sedangkan 18 daerah lain berstatus zona kuning dengan risiko rendah.

Chief Executive Officer (CEO) National Hospital Profesor Hananiel Prakasya Widjaya mengaku cukup puas atas pencapaian tersebut.

Hal tersebut ia sampaikan saat pembukaan Klinik Swana Husada Managed by National Hospital di Gresik, Jawa Timur, Kamis (2/9/2021).

Prof Hans, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat beberapa waktu lalu cukup efektif dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

Saat ini, tingkat keterisian tempat tidur di National Hospital Surabaya pun sudah mengalami penurunan secara signifikan.

“Padahal, selama Juli, kami kewalahan menerima pasien Covid-19 yang membeludak,” ujar Prof Hans dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Dalam penanganan Covid-19, rumah sakit tersebut melakukan berbagai inovasi, mulai dari menggunakan telemedisin hingga penambahan kapasitas tempat tidur untuk instalasi gawat darurat (IGD).

Selain itu, lanjut Prof Hans, National Hospital bekerja secara total dengan mengerahkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dari lintas disiplin ilmu.

“Pasien Covid-19 tidak hanya ditangani oleh dokter paru saja, tapi juga ditangani dokter spesialis lain, mulai dari dokter jantung hingga dokter penyakit dalam. Keunggulan National Hospital adalah memiliki tim dari multidisiplin dan dipadukan peralatan medis yang modern,” ujar Prof Hans.

Prof Hans turut mengapresiasi kolaborasi yang terjalin baik antara pemerintah dan pihak swasta dalam penanganan pandemi Covid-19. Terlebih, National Hospital menjadi salah satu pusat rujukan pasien Covid-19 di Jawa Timur.

Dengan demikian, National Hospital senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

"Pasien Covid-19 kami ditanggung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga kami akan terus mendukung program pemerintah. Dalam penanganan pasien, kami berupaya semaksimal mungkin melakukan tracing dan terapi secara optimal siapa pun pasiennya," kata Prof Hans.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan mengungkapkan bahwa selain berhasil menurunkan level zonasi bahaya penularan, Jawa Timur juga sukses dalam melaksanakan program vaksinasi.

Hal tersebut tak lepas dari kerja keras semua pihak, termasuk keterlibatan sektor swasta dalam mendukung upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19.

"Di Jawa Timur, kami menggandeng semua pihak termasuk klinik swasta. Pasalnya, kami menerapkan sistem sporadis dengan menyediakan fasilitas vaksinasi di banyak titik. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi tidak akan kesulitan,” ujar Agus.

Agus menargetkan, program vaksinasi bagi 80 persen warga Jawa Timur dapat dituntaskan pada penghujung 2021 sehingga kekebalan komunitas dapat tercipta.

Hingga saat ini, 9,9 juta warga Jawa Timur telah menerima vaksin pertama dan 5,5 juta di antaranya sudah menerima suntikan vaksin kedua.

Sementara itu, Prof Kazan Gunawan mengatakan bahwa semua pihak perlu ikut berperan dalam meningkatkan health consciousness masyarakat pada masa pandemi.

Pada kesempatan tersebut, anggota Tim Mitigasi Dokter Pandemi Covid dr Wirawan Jusuf, MPH mengatakan bahwa upaya percepatan vaksinasi perlu didukung dengan meningkatkan kemampuan tracing. Hal ini dilakukan sebagai proses identifikasi untuk pencegahan penularan lanjut.

Upaya tersebut, kata dr Wirawan, harus sejalan dengan peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes) di semua daerah, termasuk ketersediaan obat sesuai kebutuhan pasien.

"Namun, kita tidak bisa menggantungkan semuanya ke pemerintah. Peran swasta menjadi penting sebagai partner pemerintah untuk mencapai penyediaan akses faskes yang memadai," ujar dr Wirawan.