Dievaluasi Secara Berkala, Surabaya Gelar PTM Secara Hati-hati

KOMPAS.com - Kota Surabaya mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sejak Senin (6/9/2021). PTM ini pun dilakukan dengan terbatas dan bertahap.

Pada tahap awal, hanya 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang diperbolehkan menggelar PTM. Prosesnya pun selalu dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

PTM digelar setelah Surabaya memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 berdasarkan asesmen situasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021, Kota Surabaya masih menduduki level 3.

Meski demikian, wilayah yang termasuk ke dalam PPKM level 2 dan 3 sudah diperbolehkan menggelar PTM.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur kota yang dipimpinnya dapat kembali menggelar PTM. Menurutnya, kebijakan ini sudah sesuai dengan arahan dari ahli epidemiologi dan Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi).

“Namun, (penerapan kebijakan) ini bukan berarti euforia, tapi bagaimana kita menjaga mindset bahwa protokol kesehatan (prokes) harus tetap dipertahankan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Ia memastikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 bersama pakar kesehatan dan ahli epidemiologi telah merekomendasikan 15 SMP negeri dan swasta untuk menggelar PTM terbatas. Sekolah yang sudah direkomendasikan ini sudah melalui proses asesmen dan simulasi.

“Saya sampaikan (peserta didik yang mengikuti) PTM itu hanya 25 persen. Ini bukan berarti setelah boleh 50 persen kita euforia, tidak. Ini karena kehati-hatian saja,” jelasnya.

Eri bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo melakukan pun tinjauan langsung. Hal ini dilakukan demi memastikan pelaksanaan PTM hari pertama berjalan sesuai Inmendagri dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa kapasitas peserta didik yang masuk ke sekolah bisa ditingkatkan jika PTM berjalan lancar.

“Karenanya, pada tahap awal kami buka 25 persen. Setelah itu, naik lagi 35 persen dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa, aman dan nyaman menerapkan prokesnya, Fainsya Allah itu yang bisa membuat kita semakin jauh lebih baik daripada hari ini,” tuturnya.

Evaluasi berkala

Merespons kebijakan tersebut, Supomo memastikan bakal melakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah yang melaksanakan PTM atau simulasi.

Bahkan, lembaga pendidikan yang melaksanakan PTM dan simulasi juga diwajibkan mengirimkan laporan kegiatan PTM berupa video setiap harinya.

"Kami lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (sekolah) wajib mengirimkan video kegiatan PTM sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bahkan, Jumat (10/9/2021) akan ada evaluasi bersama para pakar," kata Supomo.

Dok. Humas Pemkot Surabaya Infografis pembelajaran tatap muka di Kota Surabaya

Ia juga merinci 15 sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas, yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 46 dan SMPN 62.

Sementara untuk SMP swasta, meliputi SMP YBPK 1, SMP 17 Agustus, SMP GIKI 2, dan SMP Santa Maria Surabaya.

Supomo menyebut, evaluasi tidak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan PTM, tetapi juga terhadap sekolah-sekolah yang masih melaksanakan simulasi.

“Kami evaluasi juga sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi, baik itu SD maupun SMP. Sekolah yang simulasinya berjalan baik akan ditingkatkan ke PTM. Jadi, setelah evaluasi Jumat besok, kemungkinan besar akan ada tambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM dan mungkin juga ada SD yang sudah boleh melakukan PTM,” katanya.

Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo berpendapat, meski situasi Covid-19 di Surabaya turun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, termasuk dalam implementasi PTM terbatas di sekolah.

“Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (menjaga protokol kesehatan). Pak Wali Kota bilang jangan euforia. Harus waspada dengan prokes. Kami berharap bisa langsung (turun ke PPKM) level 1 atau bahkan level 0,” kata dr Windhu.

Oleh karena itu, dr Windhu juga meminta agar PTM di Surabaya tetap memperhatikan disiplin prokes. Ia pun meyakini, dengan gotong-royong bersama dalam upaya memerangi virus, mata rantai pandemi di Surabaya bisa segera terputus.

“Kalau mau kerja sama, semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, Insya Allah, (Surabaya) bisa terkendali. Sangat membaik,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Pembina Persakmi Jawa Timur Estiningtyas Nugraheni menjelaskan, tuntutan PTM adalah beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Artinya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana memutus mata rantai pandemi.

“Pemutusan mata rantai ini tidak ada keistimewaan di semua tempat. Baik sekolah maupun aktivitas yang lain kan semua sama, harus disiplin prokes,” kata Esti.

Karena itu, lanjut Esti, pihaknya juga berharap ada peran serta keterlibatan seluruh pihak dalam upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19. Tak hanya pemerintah, tapi juga peserta didik, wali murid, pengelola sekolah, dan seluruh masyarakat. Terlebih, selama 24 jam peserta didik tidak hanya beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Jangan sampai peluang keluar rumah ini kemudian extended, ada hal-hal lain yang terjadi. Sebab, tidak hanya PTM yang membuat anak-anak punya risiko. Artinya, (upaya) ini butuh peran serta masyarakat,” tegasnya.