Indonesia Jalin Kerja Sama Penyelesaian Transaksi Bilateral dengan Mata Uang Lokal bersama 4 Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai wujud kerja sama penyelesaian transaksi bilateral atau local currenct settlement (LCS), mata uang lokal Indonesia kini dapat digunakan untuk kebutuhan bertransaksi dengan empat negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Hal ini dapat menumbuhkan banyak peluang, termasuk bagi para pelaku usaha.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) telah mengimplementasikan kerja sama LCS dengan Malaysia dan Thailand sejak 2018 untuk mendorong penggunaan mata uang lokal oleh pelaku usaha dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral kedua negara.

Kerja sama tersebut kemudian diperluas agar dapat mencakup investasi langsung dan income transfer, termasuk remitansi. Selanjutnya, pada 28 Agustus 2020, kerja sama serupa juga diimplementasikan dengan Jepang.

Kemudian, pada Senin (6/9/2021), BI bersama People’s Bank of China (PBC) secara resmi memulai implementasi kerangka kerja sama LCS guna mendorong penggunaan mata uang masing-masing negara dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Tiongkok.

Kerangka kerja sama tersebut disusun berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBC Yi Gang pada Rabu (30/9/2020).

Informasi itu disampaikan Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi dalam “Taklimat Media: Local Currency Settlement (LCS) dan Cadangan Devisa” yang digelar BI secara virtual, Rabu (8/9/2021).

Doddy menjelaskan, implementasi LCS merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BI untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama internasional. Misalnya, penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra.

“Dengan kerja sama itu, Indonesia dan Tiongkok dapat bertransaksi menggunakan mata uang rupiah dan yuan tanpa perlu mengonversikan terlebih dahulu ke mata uang dollar Amerika Serikat (AS),” kata Doddy.

Manfaat bagi pelaku usaha

Penggunaan LCS, lanjut Doddy, memberikan berbagai manfaat langsung bagi pelaku usaha. Pertama, LCS dapat memberikan biaya konversi efisien untuk transaksi dalam valuta asing (valas). Kedua, menyediakan alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal.

Ketiga, menyediakan alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal. Keempat, memfasilitasi kegiatan remitansi lintas negara dalam mata uang lokal. Terakhir, mendiversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri.

Untuk mendukung operasional kerangka LCS menggunakan mata uang rupiah serta yuan, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

Bank-bank tersebut dinilai telah memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan sesuai kerangka kerja sama LCS yang disepakati.

Adapun kemampuan yang dimaksud adalah memiliki tingkat ketahanan dan kesehatan yang baik serta berpengalaman dalam memfasilitasi transaksi perdagangan atau investasi.

Kemudian, bank juga harus memiliki kapasitas dalam menyediakan berbagai layanan jasa keuangan dan hubungan kerja sama yang baik dengan bank di negara mitra.

Dari Tanah Air, BI telah menetapkan 12 bank sebagai ACCD, seperti PT Bank Central Asia Tbk, Bank of China (Hongkong) Ltd, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank ICBC Indonesia.

Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara, 8 bank yang ditetapkan sebagai ACCD di Tiongkok adalah Agriculture Bank of China, Bank of China, Bank of Ningbo, Bank Mandiri Shanghai Branch, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Maybank Shanghai Branch, dan United Overseas Bank (China) Limited.

Perkuat nilai rupiah

Secara umum, kerangka kerja sama LCS meliputi penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) serta relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valas antara mata uang rupiah dan yuan.

Doddy menerangkan, perluasan penggunaan LCS dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu di pasar valas domestik, khususnya dollar AS. Menurut dia, saat ini, 90 persen transaksi perdagangan Indonesia menggunakan mata uang dollar AS.

Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menyampaikan bahwa akibat ketergantungan tersebut, ekonomi negara berkembang berisiko menjadi lebih rentan.

Melalui kerja sama LCS, penggunaan rupiah dan mata uang lokal negara mitra akan semakin luas. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan dan diversifikasi mata uang di pasar valas domestik.

“Pada akhirnya, kerja sama tersebut akan mendukung stabilitas nilai mata uang rupiah,” ujar Donny.

Sebagai informasi, BI telah mengimplementasikan transaksi LCS dengan Thailand dan Malaysia sejak 2 Januari 2018. Hingga saat ini, transaksi tersebut terus menunjukkan tren positif.

Dok. Bank Indonesia Perkembangan transaksi LCS di Indonesia.

Pada 2018, transaksi LCS memiliki porsi sebanyak 0,6 persen dari total perdagangan Indonesia-Thailand. Angka ini meningkat menjadi 1,3 persen pada 2020.

Donny menerangkan, hal serupa juga terjadi dalam perdagangan antara Indonesia-Malaysia. Pada 2018, transaksi LCS mengisi 1,4 persen dari total perdagangan. Angka ini meningkat signifikan menjadi 4,1 persen pada 2020.

Melihat tren positif tersebut, BI optimistis mampu menjalin kerja sama LCS dengan negara mitra lain. Terbukti, pada 31 Agustus 2020, kerja sama dengan Jepang resmi terjalin.

Kerja sama tersebut juga disambut positif. Pada 2020, transaksi LCS berkontribusi 0,7 persen terhadap total perdagangan Indonesia-Jepang. Angka itu meningkat tajam pada 2021 menjadi 3,4 persen.

Pemulihan ekonomi nasional

Perluasan penggunaan LCS oleh negara-negara mitra diyakini tidak hanya berdampak pada penguatan stabilitas nilai mata uang rupiah. Para pelaku usaha juga akan semakin mudah melakukan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal.

Hal itu menjadi salah satu langkah untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, kementerian atau lembaga terkait juga dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, dan percepatan pelayanan ekspor-impor.

Upaya pemulihan itu juga semakin diperkuat oleh tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar 4,46 miliar SDR atau setara 6,31 dollar AS yang diterima Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Untuk diketahui, SDR merupakan mata uang khusus yang digunakan oleh bank-bank sentral anggota IMF.

Pada awal 2021, IMF telah menyetujui pengalokasian 456 miliar SDR atau setara dengan 650 miliar dollar AS untuk dibagikan kepada 190 anggotanya, termasuk Indonesia.

Doddy menjelaskan, tambahan SDR merupakan inisiatif IMF untuk mendukung ketahanan ekonomi seluruh negara di dunia dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

“Tambahan SDR bukan permintaan Indonesia, melainkan inisiatif IMF untuk mendukung pemulihan ekonomi global. SDR juga bukan utang yang diberikan IMF. Pasalnya, IMF tidak menetapkan tenggat waktu pengembalian,” kata Doddy.

Menurut dia, cadangan devisa Indonesia berada pada kondisi stabil. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai cadangan devisa Indonesia berada pada kisaran 136-138 miliar dollar AS. Posisi ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri selama 8-9 bulan.

Berkat tambahan SDR, cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2021 mencapai 144,8 miliar dollar AS. Angka ini meningkat 7,5 miliar dollar AS dibandingkan dengan posisi cadangan devisa pada Juli 2021 yang jumlahnya 137,3 dollar AS.

Doddy menambahkan, jika cadangan devisa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi stabil, perekonomian global pun akan semakin cepat pulih dari dampak pandemi. Terlebih, dengan adanya kemudahan bertransaksi bilateral dengan LCS.