Advertorial

Berkomitmen Dorong UMKM Naik Kelas, Kemenkop dan UKM Gelar Pelatihan Vocational Ekspor-Impor di Kuningan

Kompas.com - 19/09/2021, 17:49 WIB
Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman saat menghadiri pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM di Kuningan, Jawa Barat Dok. Kemenkop dan UKMSekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman saat menghadiri pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM di Kuningan, Jawa Barat

KOMPAS.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) menggelar pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM bagi pelaku koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya di sektor perikanan dan peternakan di Kuningan, Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman mengatakan, Kuningan merupakan satu dari 27 kabupaten di Jabar yang mengalami pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) positif selama pandemi Covid-19. Hal ini tak terlepas dari kontribusi pelaku UMKM yang selalu berupaya berinovasi dan beradaptasi.

Padahal, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Kuningan merupakan daerah nomor dua termiskin se-Jabar pada 2019.

Karena itu, lanjut Arif, potensi UMKM di Kuningan harus disusun dan direncanakan agar perekonomian setempat tetap tumbuh. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan sebanyak 30 persen infrastruktur publik, seperti jalan tol, stasiun, dan bandar sebagai tempat usaha pelaku UMKM.

“Pemerintah juga mematok biaya sewa yang rendah. Hal tersebut merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan UMKM,” ujar Arif dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (19/9/2021).

Pendampingan dan pembinaan UMKM

Pendampingan dan pembinaan usaha mikro untuk mendapat perizinan berusaha dan bantuan hukum telah diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Guna mengoptimalkan upaya itu, pemerintah juga menyediakan anggaran besar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya, melalui kebijakan Kartu Prakerja.

Arif kembali mengatakan, Kemenkop dan UKM juga telah membuat portal edukukm.kemenkopukm.go.id untuk kebutuhan pengembangan SDM pelaku usaha.

“Pelaku UMKM yang ingin menjadi pengusaha yang sukses harus mau menambah ilmu, peluang-peluang yang ada juga harus ditangkap,” katanya.

Terkait pembiayaan UMKM, Arief mengungkapkan bahwa Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan limit bantuan dari 20 persen menjadi 30 persen pada 2024.

Selain itu, dukungan juga datang dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) melalui program dana bergulir. Bantuan ini memperkuat permodalan koperasi dengan tingkat suku bunga rendah, yakni tiga persen per tahun.

“Ini peluang dan dukungan dari pemerintah kepada pelaku UMKM. Pelaku usaha harus menyiapkan diri agar bisa mengakses kemudahan pembiayaan dan pendampingan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Namun, kami harus merancang usaha bisnisnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi berharap, sinergi antara pemerintah daerah Kuningan dan Kemenkop dan UKM dapat terus berlanjut.

“UMKM Kuningan ingin naik kelas. Namun, kami menyadari tidak dapat bergerak sendiri. Seluruh pemangku kepentingan harus berjalan bersama secara simultan,” ujarnya.

Dian membeberkan kendala yang perlu dibenahi terkait pengembangan UMKM di Kuningan. Ia menyebut, masih ada jenis produk yang kurang tepat dan tidak relevan untuk dikembangkan. Selain itu, penentuan harga juga belum sebanding dengan kualitas. Kemudian, SDM dan strategi promosi masih dilakukan secara konvensional, serta pemilihan lokasi kurang strategis.

“Hal tersebut harus jadi fokus pembahasan agar bisa diurai sehingga UMKM di Kuningan bisa naik kelas. Peranan teknologi informasi dan media sosial harus juga dimaksimalkan oleh pelaku usaha. Tidak hanya promosi, tapi juga sebagai sarana penjualan agar dapat berkembang secara maksimal,” kata Dian.

Ia juga mengingatkan agar pelaku usaha mengurus legalitas usaha dan produk. Selain untuk memberikan kepercayaan pada konsumen, legalitas juga memudahkan mereka untuk mendapatkan akses perbankan dan program bantuan pemerintah.

“Tak hanya itu, pelaku UMKM pun mesti mampu menghasilkan produk yang unik supaya ada faktor pembeda dengan kompetitor,” imbuh Dian.

Saat ini, sebanyak 675 koperasi di Kuningan sudah bertransformasi secara digital. Hal ini harus terus dikembangkan karena koperasi dan UKM dapat membantu mengurangi angka pengangguran.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.