Advertorial

Standardisasi Furnitur Lokal, Kemenkop UKM Siapkan Pembangunan Factory Sharing di Sragen

Kompas.com - 28/09/2021, 21:23 WIB

KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tengah mempersiapkan pembangunan rumah produksi bersama atau factory sharing untuk klaster produk unggulan ekspor furnitur di Sragen, Jawa Tengah.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya siap menggelontorkan dana untuk pembangunan factory sharing tersebut.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan kegiatan peninjauan terhadap lahan yang akan dipersiapkan untuk pembangunan factory sharing sekaligus mengunjungi workshop Mardi Furniture di Sragen, Selasa (28/9/2021).

Factory sharing merupakan solusi bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di klaster furnitur agar para perajin memiliki standar dan mutu yang sama dengan industri. Dalam factory sharing ini, pengolahan kayu, pengeringan, hingga proses setengah jadi dikerjakan dengan standar industri,” ujar Teten dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.

Furnitur, lanjut Teten, merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia. Oleh karena itu, standardisasi terhadap produk tersebut menjadi sangat penting.

Teten menambahkan, kehadiran factory sharing memungkinkan para perajin kayu melakukan kegiatan maklon secara bersama-sama dalam satu tempat. Dengan begitu, mereka mampu bekerja secara efisien karena proses produksi dapat dilakukan lebih cepat.

Dengan begitu, para perajin kayu mampu bekerja secara efisien karena proses produksi dapat dilakukan lebih cepat.

“Selain itu, UMKM akan memiliki daya saing tinggi. Seperti pak Mardi ini, beliau nantinya tak perlu lagi menggunakan banyak alat yang memberatkan ongkos produksi. Dengan skema di factory sharing, biaya ditanggung bersama sehingga lebih murah, mudah, dan cepat,” imbuh Teten.

Adapun Teten mengapresiasi produk kursi dari Mardi Furniture yang sudah bisa menembus pasar Eropa dan Australia. Apalagi, desain yang dibuat merupakan hasil inovasinya sendiri.

"Ini yang namanya membidik market demand yang ada, salah satunya furnitur sebagai produk unggulan,” jelas Teten.

Sebagai informasi, pembangunan factory sharing merupakan salah satu program prioritas dari Kemenkop UKM.

Meski sudah memiliki lahan dan anggaran, Kemenkop UKM ingin kehadiran factory sharing juga harus diperkuat melalui sektor kelembagaan.

Maka dari itu, pemerintah juga akan membangun ekosistem penunjang, seperti tempat pelatihan serta koperasi sebagai agregator dan offtaker.

Hal tersebut bertujuan agar produk furnitur dapat masuk ke pasar ekspor dan membantu pelaku UMKM dalam menyerap sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kelembagaan yang perlu diperbaiki. Jadi, diperlukan pelatihan vokasi untuk mencetak perajin yang berkualitas dengan didukung pengembangan produk supaya bisa mengikuti selera pasar. Jadi, tidak hanya membangun factory sharing, tapi semua aspek. Memperkuat UMKM berarti juga memperkuat tulang punggung ekonomi nasional,” jelas teten.

Tak hanya itu, lanjut Teten, kehadiran koperasi juga berperan penting dalam mempertemukan UMKM dengan para pembeli.

Pasalnya, saat ini para pelaku UMKM tidak memiliki akses dalam mencari pembeli lantaran posisi bargaining-nya yang terbilang lemah.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memfasilitasi mereka lewat keberadaan factory sharing.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, untuk pembangunan satu factory sharing, pihaknya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 13 miliar.

“Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk UMKM agar mereka benar-benar memiliki standar dan mutu berkualitas,” ucap hanung.

Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, pembangunan factory sharing dilakukan di atas lahan seluas 7.000 meter persegi.

“Ada 2 hektare lagi untuk pengembangan factory sharing. Adapun lahan ini merupakan aset milik pemerintah daerah (pemda). Setiap dana dari pemerintah pusat programnya kan harus jelas sehingga lebih diutamakan aset milik pemda. Jadi, kami pastikan untuk lahan ini tak bermasalah dan sudah aman,” kata Yuni.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com