Pemprov Kepri Minta Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan di Kepri Siapkan Fasilitas TCM
KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Junaidi meminta manajemen Bandara Hang Nadim dan seluruh pelabuhan di Kepulauan Riau (Kepri) agar segera mempersiapkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dan tenaga kerja migran Indonesia (TMI).
Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pembukaan kedatangan warga negara asing (WNA) di Kepri, khususnya di wilayah Batam dan Bintan, Minggu (17/10/2021).
Berdasarkan keputusan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, pintu kedatangan WNA di Kepri yang dialokasikan untuk travel bubble adalah Bandara Hang Nadim untuk wisman dan PMI, Pelabuhan Nongsa untuk wisman dan PMI, Pelabuhan Batam Centre untuk PMI, dan Pelabuhan BBT Lagoi untuk wisman.
Junaidi mengatakan, hal terpenting yang perlu disiapkan adalah ketersediaan alat-alat penunjang protokol kesehatan (prokes), seperti alat tes cepat molekuler (TCM) sebagai pengganti polymerase chain reaction (PCR).
Melalui alat TCM, petugas dan wisatawan dapat mengetahui hasilnya hanya dalam waktu 1 jam. Kemampuan alat TCM jauh lebih cepat dibandingkan alat tes PCR biasa yang membutuhkan waktu 8 jam untuk mengetahui hasil.
Oleh karena itu, Junaidi meminta semua pintu masuk kedatangan WNA yang telah ditunjuk di Kepri mempersiapkan alat TCM.
“Bandara Hang Nadim kan di bawah pengelolaan BP Batam. Maka, segala fasilitas dan sarana prasarananya harus segera dipersiapkan. (Kami) Pemprov Kepri dalam hal ini akan tetap melakukan pengawasan melalui Satgas Covid-19,” kata Junaidi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/10/2021).
Kadishub Kepri Junaidi.Libatkan semua pihak
Untuk menyukseskan travel bubble, kerja sama yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah kabupaten atau kota maupun perangkat daerah terkait diperlukan.
“Masing-masing dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Untuk bandara, yang perlu disiapkan harus segera dilakukan. Sama halnya dengan pelabuhan hingga area wisata yang menjadi tujuan. Jadi, tidak ada yang menunggu mengenai apa yang harus dilakukan. Begitulah pesan Gubernur Kepri Ansar Ahmad,” papar Junaidi.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah telah mengizinkan WNA dari 19 negara untuk masuk ke Indonesia.
Negara-negara tersebut meliputi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.
“(WNA dari) 19 negara yang masuk ke Indonesia ini hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepri. Untuk di Kepri, Bandara Hang Nadim yang berada di Kota Batam, dan satu lagi Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) di Tanjungpinang,” tutur Junaidi.
Pelaku perjalanan dari 19 negara tersebut diperkenankan untuk masuk ke Bali dan Kepri dengan sejumlah syarat yang sudah disepakati. Beberapa di antaranya adalah melampirkan bukti melakukan vaksinasi lengkap dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang dibuat dengan bahasa Inggris serta memiliki hasil TCM sebagai pengganti PCR.
Setelah sampai di Bali dan Kepri, WNA juga diharuskan melakukan proses karantina selama beberapa hari.
Junaidi menambahkan, General Manager (GM) Angkasa Pura ll Tanjungpinang sedang melakukan koordinasi dengan Bandara Soekarno Hatta dan bandara di Bali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pola dan prosedur yang perlu dilakukan.
Gubernur Kepri Ansar AhmadMelanjutkan arahan gubernur, ia juga menegaskan bahwa pembukaan kunjungan WNA, baik wisman maupun TMI, karena Pemprov Kepri dinilai mampu mengendalikan pandemi Covid-19.
Hal tersebut didukung dengan data dan fakta di lapangan, seperti capaian vaksinasi yang telah mencapai 87 persen serta penurunan bed occupancy ratio (BOR) dan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 harian.
“Kalau belum layak, pemerintah pusat tidak mengizinkan (WNA) 19 negara ini masuk ke Kepri. Capaian vaksinasi 87 persen itu sudah cukup tinggi. Sisanya, yang belum vaksin karena memang ada yang tidak bisa di vaksin karena sakit dan sebagainya,” tutur Junaidi.
