Peran Penting Sekretariat Bersama Sosek Malindo bagi Hubungan Indonesia-Malaysia

KOMPAS.com - Hubungan antarnegara, baik itu hubungan multilateral maupun hubungan bilateral, menjadi salah satu modal sebuah negara untuk bisa bertahan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan global. Indonesia dan Malaysia menyadari hal tersebut.

Pada forum kerja sama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo), kedua negara ini membahas isu-isu dan mencari jalan keluar dari isu di masing-masing negara.

Meski demikian, tidak semua isu yang terjadi di masing-masing negara dapat dibahas. Agar isu tersebut bisa ditindaklanjuti, ada peran dari Sekretariat Bersama Sosek Malindo dalam hubungan kerja sama tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Salafudin mengatakan bahwa koordinasi untuk menentukan bahan kerja sama dilakukan oleh Sekretariat Bersama Sosek Malindo.

“Kalau di pemerintah pusat, (Sekretariat Bersama Sosek Malindo) dipimpin oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. Sementara, untuk di level provinsi, diketuai oleh kepala biro yang membidangi kerja sama,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/10/2021).

Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Ahmad, tugas pimpinan Sekretariat Bersama Sosek Malindo saat ini diampu oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk diketahui, Sekretariat Bersama Sosek Malindo bertugas mengumpulkan data dan menyiapkan teknis kerja sama yang nantinya akan dibahas lebih lanjut.

Kemudian, ketika sudah ada kebijakan atau kesepakatan antara kedua negara, Sekretariat Bersama Sosek Malindo juga yang akan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik serta mengevaluasi hal-hal yang kurang.

Mengingat perannya yang tidak mudah, Ahmad menyatakan bahwa Sekretariat Bersama Sosek Malindo memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.

“Diharapakan dari pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran operasional Sekretariat Sosek Malindo melalui dana dekonsentrasi, seperti yang pernah dilakukan dahulu. (Dana) itu membantu kinerja dari sekretariat ini,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, kedudukan Sekretariat Bersama Sosek Malindo sangat penting. Pasalnya, di Provinsi Kalimantan Barat sendiri terdapat lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Selain itu, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak Malaysia dalam konteks perbatasan antarnegara.

Saat ini, pihaknya sedang dalam proses pengalihan tugas dan fungsi sebagai Sekretariat Sosek Malindo dari Biro Pemerintahan kepada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya harapakan, jika sudah dipegang oleh Badan Perbatasan, koordinasi dengan SKPD terkait dan ke kabupaten yang memiliki perbatasan negara, serta ke pemerintah pusat menjadi lebih baik,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad juga mengatakan, meski pertemuan kedua negara ditunda selama pandemi Covid-19, persiapan hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan kerja sama tetap dilakukan oleh Sekretariat Bersama Sosek Malindo.

Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dan pembahasan isu secara virtual. Dengan komunikasi tersebut, sudah disepakati beberapa hal yang akan diangkat dalam agenda kerja sama nanti.

“Salah satunya, berkenaan dengan penetapan titik koordinat rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang yang belum mendapatkan kesepakatan dari kedua negara,” ujar Ahmad.

Sebagai informasi, di masa pandemi, hubungan kerja sama antar dua negara, khususnya dalam hal perbatasan, mendapatkan tantangan yang berat.

Pasalnya, saat ini, masing-masing negara masih fokus untuk penanggulangan Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.