Kembangkan Kawasan Sabang, BPKS Lirik Peluang Investasi Jangka Panjang

KOMPAS.com - Sabang merupakan salah satu pulau paling barat di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, khususnya di sektor pariwisata dan logistik.

Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS) berupaya berkontribusi mengembangkan dua sektor tersebut dengan mempercepat pembangunan di Sabang. Untuk itu, BPKS saat ini membuka sejumlah peluang investasi jangka panjang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Sebagai informasi, BPKS merupakan pengelola sekaligus pengembang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang atau Sabang Free Trade Zone (FTZ).

Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain mengatakan, pihaknya saat ini berkolaborasi dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dalam pengelolaan pelabuhan.

“Kerja sama tersebut fokus pada beberapa agenda, antara lain perencanaan pengembangan layanan bunkering, marine services, terminal logistik, dan scrapping kapal di pelabuhan Teluk Sabang,” ujar Iskandar dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Ia menjelaskan, BPKS memiliki Pelabuhan CT-1 dan CT-3 dengan kedalaman alami hingga 22 meter. Hal ini merupakan salah satu daya tarik utama bagi calon investor untuk dikembangkan sebagai pelabuhan hubungan internasional.

“Pelabuhan tersebut diharapkan dapat melayani kapal peti kemas berukuran 10.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs) sehingga menjadi pintu masuk arus logistik ke wilayah Indonesia Barat,” ungkapnya.

Dari sektor pariwisata, lanjut Iskandar, BPKS berencana untuk mengembangkan yacht marina yang rencananya akan berlokasi di Pulau Klah. Iskandar mengatakan, BPKS telah menyepakati kerja sama dengan Marine Development Industries Ltd yang berpengalaman mengembangkan marina di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurutnya, Sabang FTZ ideal bagi para yachter karena berada di lokasi strategis. Selain itu, Sabang FTZ merupakan jalur lalu lintas yacht dan kapal pesiar dari Langkawi, Malaysia dan Phuket, Thailand. Lokasi tersebut memungkinkan para yachter untuk berlayar dengan nyaman.

Untuk mendukung ekosistem pariwisata, saat ini juga terdapat peluang bisnis yang krusial, yakni pengembangan resort yang terhubung dengan yacht marina.

Lebih lanjut, Iskandar menyebutkan beberapa daya tarik investasi resort di Sabang FTZ yang di antaranya adalah masa konsesi jangka panjang dan keuntungan finansial.

“Untuk mengurangi depresiasi real estate hotel, efisiensi pajak perlu dilakukan untuk menarik minat investasi di sektor hotel,” tambahnya.

Tak hanya itu, dalam pengembangan kawasan Sabang, BPKS juga memiliki lahan seluas 175 hektare (Ha) bagi pembangunan resort di Lhok Weng.

Lokasinya terletak di sepanjang taman wisata bahari konservasi, yakni dekat Gapang Resort dan Iboih. Pengembangan resort di lokasi ini dapat difokuskan untuk kebutuhan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

Ia pun mengungkapkan sejumlah kelebihan pembangunan resort di kawasan Lhok Weng. Dari segi aksesibilitas, atraksi wisata di kawasan Sabang, seperti dive spot dan dive center, dapat dicapai dalam waktu 15 menit.

Selain itu, lokasi tersebut juga terintegrasi dengan rencana pengembangan lain, seperti yacht marina di Pulau Klah, golf resort di Bango, adventure resort di Gua Sarang, diving area di Pulau Rubiah, serta kawasan wisata monumen Nol Kilometer Indonesia.

Dukungan Kemenko Kemaritiman

Deputi Komersial dan Investasi BPKS Erwanto mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turut mendukung percepatan pengembangan pelabuhan Teluk Sabang CT-3 dan CT-1.

Dok. Humas BPKS -

Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman, Basilio Dias Araujo sempat melakukan kunjungan ke Sabang. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya mengusulkan agar Sabang menjadi emergency call port.

Adapun emergency call port yang dimaksud adalah pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan darurat. Misalnya, apabila kapal yang sedang berlayar di tengah laut terdapat salah satu kru yang tiba-tiba sakit keras, kapal mengalami kerusakan di tengah laut, atau diperlukan pengisian bahan bakar segera. Kapal-kapal yang memiliki kebutuhan darurat bisa bersandar dan memperoleh penanganan masalahnya dengan segera di Sabang.

"Sabang berlokasi di lintas Selat Malaka yang dilintasi 5.000 kapal setiap tahun. Dengan begitu, potensi Sabang menjadi emergency call port cukup besar," ujar Erwanto.

Terkait usulan tersebut, pihak BPKS sepakat dan menginisiasi rapat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang serta custom, immigration, quarantine, and port master (CIQP).

Namun, hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini karena sejumlah kendala, seperti kesiapan rumah sakit dan tidak adanya ruangan untuk pertolongan di laut.

Erwanto melanjutkan, crew change atau pertukaran kru kapal juga biasa terjadi kurang lebih enam bulan sekali. Beberapa pelabuhan sudah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjadi pelabuhan pertukaran kru. Namun, Sabang belum termasuk di dalamnya hingga saat ini.

"Kami berharap, Sabang bisa menjadi salah satu pelabuhan pertukaran kru. Namun, untuk bisa crew change, harus ada dulu emergency call port," jelasnya.

Erwanto menambahkan, Sabang juga harus menjadi bisnis layanan bunkering. Bisnis ini terbagi dua, yaitu inline dan floating storage. Ia menilai, floating storage tidak membutuhkan modal besar.

“Kapal akan membutuhkan bahan bakar. Mereka tidak perlu merapat ke teluk, tapi akan disediakan kapal kecil yang merapat ke kapal yang membutuhkan bahan bakar tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Director of Commercial and Business Development PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Teddy Khairuddin berharap, kerja sama tersebut dapat memperluas bisnis di sektor kepelabuhanan PT KBS atau Krakatau International Port.

“Perusahaan dapat berkontribusi untuk Indonesia yang lebih tangguh. Sabang memiliki luas 156,3 kilometer persegi sehingga menjadi pintu gerbang di kawasan ujung barat Indonesia. Dengan begitu, turut menggerakkan perekonomian nasional,” kata Teddy.

Terhubung dengan calon investor

Pada kesempatan yang sama, Direktur Promosi dan Kerjasama BPKS Maya Safira, mengatakan selain Kemenko Marves, beberapa pihak lain juga mendukung pengembangan kawasan Sabang.

Terkait pendekatan dengan calon investor, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia perwakilan Aceh telah memfasilitasi BPKS.

Hal itu merupakan bentuk dukungan bagi percepatan investasi. BKPM dan Bank Indonesia memberi kemudahan akses untuk terhubung dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami tidak punya kriteria khusus untuk investor. Sebelum bekerja sama dengan para investor, proyek yang kami tawarkan harus clean and clear, sudah dihitung berapa break event point (BEP) ataupun return on investment (ROI)," jelas Maya.

Selain itu, terkait bentuk kerja sama lain dengan BKPM, Maya menjelaskan bahwa BKPM akan memfasilitasi pertemuan business matching dengan calon investor, khususnya dari Uni Emirat Arab (UEA).

Tujuannya, untuk mempromosikan dan menawarkan peluang investasi di Sabang FTZ.

"Target utama investor sesuai analisis kami ada dua, yakni dari UEA dan Negeri Jiran. Kedua negara tersebut kurang lebih juga memiliki karakteristik yang sama seperti Aceh," tutur Maya.

Selain berbagai kemudahan atau insentif yang dapat ditawarkan sebagai Kawasan FTZ, kepastian regulasi, dan hukum juga merupakan hal penting bagi investor.

Realisasi investasi juga membutuhkan tahapan yang panjang. Untuk itu, BPKS perlu meningkatkan awareness mengenai Sabang di tingkat nasional dan internasional.

Dengan dukungan Bank Indonesia terhadap BPKS, Lhok Weng pada bulan Agustus lalu masuk dalam Top 5 Road to Indonesia Investment Day 2021 dari 150 proyek yang diseleksi se-Indonesia.

Hal itu merupakan sinyal positif bagi Sabang FTZ untuk kembali dilirik oleh calon investor.

"Kami berharap tiga fokus utama kami bisa tercapai, seperti gula bisa masuk kembali ke Sabang, optimalisasi pengelolaan pelabuhan, dan peningkatan sektor pariwisata," jelas Maya.