Kemendagri: Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Alami Kenaikan Signifikan di Akhir Tahun

KOMPAS.com – Menjelang akhir tahun, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengalami kenaikan secara signifikan.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (6/12/2021), Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, peningkatan tersebut memang kerap terjadi di penghujung tahun.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tren realisasi APBD tiap tahun berbeda-beda. Misalnya pada 2019, rata-rata realisasi pendapatan pada APBD sebesar 96,40 persen. Sementara, pada 2020, rata-rata realisasinya sebesar 92,48 persen.

“Kemudian posisi realisasi pendapatan dalam APBD 2021 per 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29 persen,” urainya.

Lebih lanjut Fatoni menjelaskan, realisasi pendapatan daerah sampai 2 Desember 2021 meliputi dana transfer sebanyak Rp 599 triliun atau 78,45 persen. Sisanya, sebanyak Rp 164,51 triliun atau 21,55 persen bersumber dari di luar dana transfer.

Angka tersebut, jelasnya, masih di bawah total rata-rata pendapatan daerah rata pada APBD 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48 persen.

Untuk provinsi, realisasi pendapatan tertinggi dicatat oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Kemudian, kabupaten dengan pendapatan tertinggi adalah Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau, dan Kulonprogo.

“Kota dengan pendapatan tertinggi meliputi Kediri, Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-Bau, Mataram, dan Tarakan,” imbuhnya.

Dari realisasi belanja daerah, capaian tiap daerah juga beragam. Misalnya pada 2019, kata Fatoni, rata-rata realisasi APBD sebesar 90,29 persen. Sementara, pada 2020, rata-rata realisasi APBD hanya sebesar 82,69 persen.

“Posisi realisasi belanja dalam APBD 2021 per 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19 persen,” sambung Fatoni.

Angka tersebut masih di bawah total belanja daerah secara rata-rata pada APBD 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.021,26 triliun atau 82,69 persen.

Selisih tersebut disebabkan realisasi belanja 2021 dihitung pada awal Desember. Sementara, realisasi 2020 diambil dari data akhir Desember 2020.

Fatoni pun menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi belanjanya tertinggi. Untuk provinsi, terdiri dari Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Realisasi belanja kabupaten tertinggi dicatat oleh Aceh Tengah, Dompu, Sukabumi, Pati, Kebumen, Lanny Jaya, Bolaang Mongondow Utara, Pulau Morotai, Seluma, dan Bengkulu Selatan,” lanjutnya.

Adapun kota dengan realisasi belanja tertinggi terdiri dari Kota Metro, Ternate, Lhoukseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung pinang, Banda Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram, dan Payakumbuh.