Tingkatkan Kesopanan Berinternet dengan Mindfulness Communication

KOMPAS.com - Riset Digital Civility Index mengenai tingkat kesopanan pengguna internet di Asia Tenggara 2020 menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk dalam hal sopan santun.

Adapun salah satu penyebabnya adalah minimnya edukasi berinternet yang diberikan sejak dini, baik dari negara, orangtua, sekolah, maupun lingkungan.

Untuk meningkatkan kesantunan di dunia digital, semua pihak perlu bersinergi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi berinternet.

Pemerintah punya kewajiban untuk membuat sebuah regulasi demi memperbaiki hal tersebut. Utamanya, demi melindungi negara dari berbagai macam stigma buruk.

Meski demikian, hal tersebut juga butuh kerja sama dari masyarakat. Setiap orang yang memiliki akun media sosial (medsos) diminta untuk meningkatkan literasi digital agar lebih bertanggung jawab dan tidak mudah terprovokasi dengan berbagai macam berita yang belum jelas sumbernya.

Trainer Capacity Building Moh Syukron Aby mengatakan, dalam berinteraksi di ranah digital, sebaiknya setiap orang mampu menerapkan mindfulness communication.

Adapun mindfulness communication merupakan komunikasi penuh makna yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip berkesadaran dalam berhubungan dengan sesama.

Hal tersebut ia sampaikan dalam web seminar (webinar) #MakinCakapDigital dengan tema “Paham Batasan di Dunia Tanpa Batas: Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital”, Senin (8/11/2021).

Prinsip-prinsip tersebut, jelas Moh Syukron, meliputi menetapkan niat, hadir sepenuhnya, tetap terbuka, tidak menghakimi, berhubungan dengan penuh belas kasih, empati, dan simpati.

“Untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut, kita bisa mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar pria yang akrab disapa Cak Syukron tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

Cak Syukron menambahkan, tingkat pemahaman yang rendah terhadap cara berinteraksi di dunia maya dapat menyebabkan seseorang gagal dalam memahami batasan kebebasan berekspresi.

Akibatnya, berlindung di bawah payung kebebasan berekspresi, banyak pengguna internet justru melakukan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan provokasi yang mengarah kepada perpecahan.

“Selain itu, kita juga berpotensi tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital, tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malainformasi.” Jelasnya.

Sementara itu, terkait cara mengendalikan diri agar tidak terpancing menyebarkan berita bohong atau hoaks, Direktur DOT Studio Akhmad Nasir mengatakan, seseorang harus bisa memastikan terlebih dahulu kebenaran berita yang didapat.

“Verifikasi dulu berita atau informasi yang kita terima. Salah satu caranya dengan memastikan bahwa berita atau informasi itu termuat di media-media yang tepercaya,” kata Akhmad pada webinar sama.

Pada sesi key opinion leader (KOL), Ones yang berprofesi sebagai seniman menyarankan kepada masyarakat agar bisa mengontrol dan memfilter segala konten yang akan disebar di medsos.

 “Sebisa mungkin manfaatkan media digital dengan konten positif. Jangan suka menyebar ujaran kebencian dan pikir terlebih dahulu sebelum share suatu konten atau informasi. Terpenting, pastikan itu bermanfaat bagi banyak orang,” jelas Ones.

Sebagai informasi, webinar “Paham Batasan di Dunia Tanpa Batas: Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital” merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) di Jakarta Timur.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Kemenkominfo dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital untuk memperkuat literasi digital di masyarakat.

Masyarakat yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai literasi digital dapat mengikuti kegiatan webinar tersebut.

Kegiatan webinar itu diharapkan dapat mengundang partisipasi dan dukungan banyak pihak agar dapat terselenggara dengan baik. Pasalnya, program literasi yang digagas Kemenkominfo tersebut ditargetkan dapat menjaring 12,5 juta partisipan.