Bupati Kediri Mas Dhito Perintahkan Pengisian Perangkat Desa Dilanjutkan dengan Ujian Ulang

KOMPAS.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito memerintahkan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri dilanjutkan, tetapi dengan ujian ulang.

Sebagai informasi, sebelumnya Mas Dhito memerintahkan tahapan pengangkatan perangkat desa untuk dihentikan sementara.

Saat itu, Kamis (9/12/2021), ujian untuk perangkat desa dilakukan Basement dan Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG).

Adapun ujian kala itu dilakukan untuk memperebutkan 146 lowongan jabatan perangkat desauntuk 13 kecamatan dan 68 desa.

Keputusan penghentian sementara itu diambil menyusul banyaknya aduan masyarakat yang merasa keberatan atas hasil penilaian ujian pengisian perangkat desa di lokasi itu.

Masyarakat mengindikasikan pelanggaran berupa kesalahan pada sistem penilaian, penundaan berlaku, dan proses pemeriksaan serta pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat selesai.

Setelahnya, pihak Pemerintah Kabupaten Kediri meminta dilakukan pemeriksaan selama satu pekan, mulai dari meminta klarifikasi ke pihak ketiga dan pihak pemerintah desa, yakni tim pengisian perangkat desa.

"Ujian ulang dan penilaian ulang untuk pengisian perangkat desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021," ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (20/12/2021).

Ujian ulang juga berlaku bagi 114 lowongan jabatan perangkat desa untuk 7 kecamatan dan 61 desa yang direncanakan dilakukan pada Kamis (16/12/2021). Penjadwalan ulang pelaksanaan ujian itu akan dikembalikan kepada desa.

"Saya memerintahkan kepada penyelenggara dan pelaksana ujian pengisian perangkat desa untuk dilakukan secara transparan," tegasnya.

Dok Humas Pemkab Kediri Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito memerintahkan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri dilanjutkan, tetapi dengan ujian ulang.

Proses pengangkatan perangkat desa, lanjut Mas Dhito, harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Kabupaten (Perbup) Kediri Nomor 48 Tahun 2021 dan undang-undang terkait lainnya.

Berdasarkan perundang-undangan itu, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus berazaskan transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, Sampurno, menambahkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku kewenangan kaitannya pengangkatan perangkat dan pengisian perangkat desa dikembalikan kepada desa.

Pun demikian, desa tetap harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga nanti yang menjadwal ulang ini adalah desa. Karena ini sudah sepenuhnya menjadi kewenangan desa," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan mengakui banyak sekali aduan yang masuk dari masyarakat saat ujian pertama. Namun, hanya aduan-aduan yang disertai dengan bukti yangd apat ditindaklanjuti.

"Dari apa yang sudah kami tindak lanjuti terkait dengan hasilnya, tentu (sebagaimana) keputusan yang tadi disampaikan Mas Dhito terkait dengan adanya penilaian ulang dan ujian ulang," sambungnya.

Wirawan berharap, ujian dan penilaian ulang tersebut bisa dilaksanakan secara tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.